Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Depok DEPOK

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Depok DEPOK

APA ITU SENGKETA TANAH

Sebelum membahas Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Depok DEPOK, sebaiknya kita mengetahui pengertian atau apa itu sengketa tanah. Sengketa pertanahan yaitu proses interaksi antara dua orang atau lebih, atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya, yaitu tanah dan benda-benda lain yang terkait dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang dan udara yang ada dibatas tanah yang bersengketa.

PERATURAN MENTRI MENGENAI SENGKETA TANAH

Terkait sengketa tanah, ada peraturan terkait perkara mengenai pertanahan, adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan atau Permen Agraria 11/2016.

Dalam peraturan tersebut, yang disebut dengan kasus pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penyelesaian didasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pertanahan.

Maka, perkara pertanahan dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Sengketa Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.

2. Konflik Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.

3. Perkara Tanah adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Jika persoalan yang Anda hadapi belum disampaikan ke lembaga peradilan, maka kasus Anda termasuk sengketa tanah. Penyelesaian sengketa pertanahan dilakukan berdasarkan:

• Prakarsa dari kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau
• Adanya Keluhan masyarakat

Kemudian, jika sekarang Anda tengah tersandung perkara sengketa tanah, inilah tahapan penanganan yang dapat dilakukan, dikutip dari laman bpn.go.id;

HAL-HAL PENTING MENGENAI SENGKETA TANAH

A. Pelayanan pengaduan dan informasi kasus

  1. Laporan didaftarkan lewat loket pengaduan.
  2. Pencatatan terhadap laporan yang diterima.
  3. Penyampaian informasi, digolongkan menjadi :
    Informasi rahasia: Perlu ijin Kepala BPN RI atau Pejabat yang ditunjuk.
    Informasi Terbatas: Diberikan pada pihak yang memenuhi syarat.
    Informasi Terbuka untuk umum: Diberikan pada pihak yang membutuhkan.

B.Pengkajian Kasus

  1. Untuk mengetahui faktor pemicu.
  2. mengkaji data yang ada.
  3. Menyusun suatu usulan penyelesaian kasus.

C.Penanganan Kasus

Penindakan terhadap perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional RI dilakukan dengan langkah-langkah:

  • Pengolahan data pengaduan, pemeriksaan lapangan/koordinasi/investigasi.
  • Penyelenggaraan gelar kasus/menyusun berita acara.
  • Analisa/Penyusunan Risalah Pengolahan Data/surat keputusan.
  • Pengawasan dan peni;aian terhadap hasil penanganan kasus.

Untuk suatu kasus pertanahan tertentu yang dianggap strategis, dilaksanakan pembentukan tim penanganan kasus potensi konflik strategis.

D.Penyelesaian Kasus

Penyelesaian suatu perkara pertanahan dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

  • Penyelesaian menggunakan jalur hukum atau pengadilan.
  • Penyelesaian melalui proses mediasi.

Sedangkan untuk pelayanan pengelolaan pengaduan pertanahan, Anda bisa mendatangi langsung kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat.

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Depok DEPOK

Tarif memakai jasa konsultan hukum sengketa tanah umumnya ditetapkan berdasarkan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk gaji para karyawan yang bekerja di kantor konsultan hukum, biaya operasional, transportasi, waktu yang dihabiskan oleh lawyer, dan sebagainya.

Fee jasa advokat  terbagi menjadi 3 jenis, sebagai berikut:

  • Lawyer fee, yang umumnya dibayarkan di muka sebagai biaya profesional pengacara.
  • Operational fee, yang dikeluarkan klien selama kasus mereka ditangani oleh pengacara.
  • Success fee, dengan persentase yang ditetapkan dari hasil kesepakatan antara pengacara dengan klien. Success fee diberikan oleh klien ketika advokat dapat memenangkan kasusnya. Akan tetapi, jika tidak berhasil dalam persidangan, maka pengacara tidak memperoleh success fee.

Seperti dijelaskan di atas, salah satu factor yang yang menjadi patokan biaya konsultan hukum adalah lokasi atau kota. Di kota-kota kecil seperti bogor misalnya, tarif pengacara ligitasi untuk perkara kecil biasanya di kisaran Rp4 juta sampai Rp6 juta. Sementara, kasus yang sama di kota-kota besar sekelas Jakarta, biaya pengacara bisa mencapai angka Rp15 juta.

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Depok DEPOK

 JASA PENGACARA SENGKETA TANAH

Untuk mengatasi sengketa tanah, maka Anda wajib memakai jasa lawyer sengketa tanah yang ahli dan berpengalaman di bidangnya.

Penyelesaian kasus sengketa tanah tidak hanya melalui jalur Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri, namun kadang juga perlu adanya Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika terpaut dengan Sertifikat yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional/ATR BPN.

Oleh sebab itu lawyer kasus pertanahan harus ahli tidak hanya dibidang perdata saja, akan tetapi juga harus ahli dibidang Hukum Administrasi Negara atau bahkan Tata Negara, karena sengketa tanah tidak hanya persoalan Privat, akan tetapi juga persoalan Publik yang melibatkan Negara dalam pengesahan sertifikat oleh Negara dalam hal ini Badan Pertenahan Nasional/ATR BPN.

Tri & Rekan Law Firm

Sebagai Pengacara advokat dan konsultan hukum berdedikasi untuk memberikan kontribusi kami di bidang hukum, beberapa bidang yang kami jalani seperti : hukum pidana,hukum perdata,hukum pertanahan,hukum perburuhan, hukum keluarga : gugatan cerai / perceraian, permasalahan harta gono-gini, wali asuh anak, bidang hukum pidana, perdata, dan sebagainya.

Untuk bantuan hukum atau jasa pengacara perceraian silahkan klik link dibawah ini

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *