Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Gunung JAKARTA SELATAN

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Gunung JAKARTA SELATAN

APA ITU SENGKETA TANAH

Sebelum membahas Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Gunung JAKARTA SELATAN, sebaiknya kita mengetahui pengertian atau apa itu sengketa tanah. Sengketa pertanahan merupakan proses interaksi antara dua orang atau lebih, atau grup yang masing-masing mendapatkan hak hak, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang dan udara yang berada dibatas tanah yang bermasalah.

PERATURAN MENTRI MENGENAI SENGKETA TANAH

Terpaut sengketa tanah, terdapat peraturan terpaut kasus mengenai pertanahan, adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan atau Permen Agraria 11/2016.

Dalam Permen Agraria 11/2016, yang disebut dengan kasus pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penanganan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pertanahan.

Jadi, perkara pertanahan digolongkan menjadi 3, yaitu:

1. Sengketa Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.

2. Konflik Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.

3. Perkara Tanah adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Jika kasus yang Anda hadapi tidak disampaikan ke lembaga peradilan, maka perkara Anda adalah sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah dilakukan berdasarkan:

• Prakarsa dari kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau
• Adanya Laporan masyarakat

Kemudian, jika saat ini Anda tengah tersangkut perkara sengketa tanah, berikut tahapan penyelesaian yang bisa dilakukan, dikutip dari laman bpn.go.id;

HAL-HAL PENTING MENGENAI SENGKETA TANAH

A. Pelayanan pengaduan dan informasi kasus

  1. Laporan diajukan melalui bagian pengaduan.
  2. Pendaftaran terhadap laporan yang diterima.
  3. Penyampaian informasi, digolongkan menjadi :
    Informasi rahasia: Perlu ijin Kepala BPN RI atau Pejabat yang ditunjuk.
    Informasi Terbatas: Diberikan pada pihak yang memenuhi syarat.
    Informasi Terbuka untuk umum: Diberikan pada pihak yang membutuhkan.

B.Pengkajian Kasus

  1. Untuk mengetahui faktor pemicu.
  2. mengkaji data yang ada.
  3. Merumuskan suatu rekomendasi penyelesaian kasus.

C.Penanganan Kasus

Penyelesaian suatu kasus pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional RI dilakukan dengan tahapan:

  • Pengolahan data pengaduan, pemeriksaan lapangan/koordinasi/investigasi.
  • Penyelenggaraan gelar kasus/menyusun berita acara.
  • Analisis/Penyusunan Risalah Pengolahan Data/surat keputusan.
  • Pengawasan dan evaluasi terhadap hasil penanganan kasus.

Untuk suatu perkara pertanahan tertentu yang dianggap strategis, dilaksanakan pembentukan tim penanganan kasus potensi konflik strategis.

D.Penyelesaian Kasus

Penyelesaian suatu perkara pertanahan dibagi menjadi dua yaitu :

  • Penyelesaian menggunakan jalur hukum lewat pengadilan.
  • Penyelesaian dengan proses mediasi.

Sedangkan untuk layanan pengelolaan pengaduan pertanahan, Anda dapat mendatangi langsung kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat.

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Gunung JAKARTA SELATAN

Fee memakai jasa advokat sengketa tanah biasanya ditetapkan berdasarkan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk gaji para pegawai yang bekerja di kantor lawyer, biaya operasional, transportasi, waktu yang dipakai oleh pengacara, dan sebagainya.

Fee jasa advokat  terbagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu:

  • Lawyer fee, yang biasanya dibayarkan di muka sebagai biaya profesional pengacara.
  • Operational fee, yang dibayarkan klien selama perkara mereka ditangani oleh lawyer.
  • Success fee, dengan persentase yang ditetapkan dari hasil perjanjian antara pengacara dengan klien. Success fee dibayarkan oleh klien ketika advokat dapat memenangkan kasusnya. Namun, jika kalah dalam persidangan, maka pengacara tidak mendapatkan success fee.

Seperti diuraikan di atas, salah satu factor yang memengaruhi biaya pengacara adalah lokasi atau kota. Di kota-kota kecil seperti bogor misalnya, fee konsultan hukum ligitasi untuk kasus kecil standar di kisaran Rp4 juta sampai Rp6 juta. Sementara, perkara yang sama di kota-kota besar sekelas Jakarta, biaya lawyer dapat mencapai angka Rp15 juta.

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Gunung JAKARTA SELATAN

 JASA PENGACARA SENGKETA TANAH

Untuk mengatasi sengketa pertanahan, maka Anda harus memanfaatkan jasa konsultan hukum sengketa tanah yang ahli dan berpengalaman di bidangnya.

Penanganan kasus sengketa tanah tidak hanya lewat jalur Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri, namun kadang juga perlu adanya Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terkait dengan Sertifikat yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional/ATR BPN.

Oleh sebab itu pengacara perkara pertanahan harus ahli tidak hanya dibidang perdata saja, akan tetapi juga harus ahli dibidang Hukum Administrasi Negara atau bahkan Tata Negara, karena persoalan tanah tidak hanya persoalan Privat, akan tetapi juga persoalan Publik yang melibatkan Negara dalam pengesahan sertifikat oleh Negara dalam hal ini Badan Pertenahan Nasional/ATR BPN.

Tri & Rekan Law Firm

Sebagai Pengacara advokat dan konsultan hukum berdedikasi untuk memberikan kontribusi kami di bidang hukum, beberapa bidang yang kami jalani seperti : hukum pidana,hukum perdata,hukum pertanahan,hukum perburuhan, hukum keluarga : gugatan cerai / perceraian, permasalahan harta gono-gini, wali asuh anak, bidang hukum pidana, perdata, dan sebagainya.

Untuk bantuan hukum atau jasa pengacara perceraian silahkan klik link dibawah ini

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *