Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Gunung Sahari Utara JAKARTA PUSAT

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Gunung Sahari Utara JAKARTA PUSAT

APA ITU SENGKETA TANAH

Sebelum membahas Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Gunung Sahari Utara JAKARTA PUSAT, sebaiknya kita mengetahui pengertian atau apa itu sengketa tanah. Sengketa pertanahan yaitu proses interaksi antara dua orang atau lebih, atau grup yang masing-masing mendapatkan hak obyek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang terpaut dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang dan udara yang berada dibatas tanah yang bermasalah.

PERATURAN MENTRI MENGENAI SENGKETA TANAH

Terkait sengketa pertanahan, terdapat peraturan terkait perkara tentang pertanahan, yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan atau Permen Agraria 11/2016.

Dalam peraturan tersebut, yang termasuk dengan kasus pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk memperoleh penanganan didasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pertanahan.

Jadi, perkara tanah digolongkan menjadi 3, sebagai berikut:

1. Sengketa Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.

2. Konflik Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.

3. Perkara Tanah adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Jika kasus yang Anda hadapi tidak disampaikan ke lembaga peradilan, maka kasus Anda adalah sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah dilakukan berdasarkan:

• Inisiatif dari kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau
• laporan masyarakat

Lantas, jika saat ini Anda tengah terpaut perkara sengketa tanah, inilah tahapan penanganan yang dapat dilakukan, dikutip dari laman bpn.go.id;

HAL-HAL PENTING MENGENAI SENGKETA TANAH

A. Pelayanan pengaduan dan informasi kasus

  1. Pengaduan diajukan melalui bagian pengaduan.
  2. Pendaftaran terhadap pengaduan yang diterima.
  3. Penyampaian informasi, dikelompokkan menjadi :
    Informasi rahasia: Perlu ijin Kepala BPN RI atau Pejabat yang ditunjuk.
    Informasi Terbatas: Diberikan pada pihak yang memenuhi syarat.
    Informasi Terbuka untuk umum: Diberikan pada pihak yang membutuhkan.

B.Pengkajian Kasus

  1. Untuk mengetahui faktor pencetus.
  2. Memeriksa data yang ada.
  3. Menyusun suatu usulan penyelesaian perkara.

C.Penanganan Kasus

Penyelesaian terhadap perkara pertanahan yang dilaporkan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional RI dilakukan dengan langkah-langkah:

  • Pengolahan data laporan, penelitian lapangan/koordinasi/investigasi.
  • Penyelenggaraan gelar perkara/menyusun berita acara.
  • Analisa/Penyusunan Risalah Pengolahan Data/surat keputusan.
  • Monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanganan perkara.

Untuk suatu kasus pertanahan tertentu yang dianggap strategis, dilakukan pembuatan tim penanganan perkara potensi konflik strategis.

D.Penyelesaian Kasus

Penyelesaian suatu perkara pertanahan digolongkan menjadi dua yakni :

  • Penyelesaian melalui jalur hukum lewat pengadilan.
  • Penyelesaian menggunakan proses mediasi.

Sedangkan untuk layanan pengelolaan pengaduan pertanahan, Anda dapat mendatangi langsung kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat.

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Gunung Sahari Utara JAKARTA PUSAT

Biaya memakai jasa pengacara sengketa tanah umumnya ditetapkan berdasarkan biaya-biaya yang diperlukan untuk gaji para karyawan yang bekerja di law firm lawyer, biaya operasional, transportasi, waktu yang dihabiskan oleh advokat, dan sebagainya.

Biaya jasa konsultan hukum  terbagi menjadi 3 klasifikasi, yakni:

  • Lawyer fee, yang biasanya dibayarkan di muka sebagai biaya profesional pengacara.
  • Operational fee, yang dikeluarkan klien selama perkara mereka ditangani oleh advokat.
  • Success fee, dengan persentase yang dihitung dari hasil perjanjian antara pengacara dengan klien. Success fee dibayarkan oleh klien apabila advokat bisa memenangkan perkaranya. Akan tetapi, jika tidak berhasil dalam persidangan, maka pengacara tidak mendapatkan success fee.

Seperti dijelaskan di atas, salah satu factor yang memengaruhi biaya advokat adalah lokasi atau kota. Di kota-kota kecil seperti bogor misalnya, tarif pengacara ligitasi untuk perkara kecil biasanya di kisaran Rp4 juta sampai Rp6 juta. Sementara, perkara yang sama di kota-kota besar sekelas Jakarta, fee konsultan hukum bisa mencapai angka Rp15 juta.

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Gunung Sahari Utara JAKARTA PUSAT

 JASA PENGACARA SENGKETA TANAH

Untuk mengatasi sengketa pertanahan, sebaiknya Anda wajib memanfaatkan jasa advokat sengketa tanah yang ahli dan berpengalaman di bidangnya.

Penyelesaian perkara sengketa tanah tidak hanya melalui jalur Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri, namun kadang juga ditambah dengan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika terkait dengan Sertifikat yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional/ATR BPN.

Oleh sebab itu advokat kasus pertanahan harus ahli tidak hanya dibidang perdata saja, akan tetapi juga harus ahli dibidang Hukum Administrasi Negara atau bahkan Tata Negara, karena persoalan tanah bukan hanya persoalan Privat, melainkan juga persoalan Publik yang melibatkan Negara dalam pengesahan sertifikat oleh Negara dalam hal ini Badan Pertenahan Nasional/ATR BPN.

Tri & Rekan Law Firm

Sebagai Pengacara advokat dan konsultan hukum berdedikasi untuk memberikan kontribusi kami di bidang hukum, beberapa bidang yang kami jalani seperti : hukum pidana,hukum perdata,hukum pertanahan,hukum perburuhan, hukum keluarga : gugatan cerai / perceraian, permasalahan harta gono-gini, wali asuh anak, bidang hukum pidana, perdata, dan sebagainya.

Untuk bantuan hukum atau jasa pengacara perceraian silahkan klik link dibawah ini

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *