Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Jembatan Lima JAKARTA BARAT

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Jembatan Lima JAKARTA BARAT

APA ITU SENGKETA TANAH

Sebelum membahas Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Jembatan Lima JAKARTA BARAT, sebaiknya kita mengetahui pengertian atau apa itu sengketa tanah. Sengketa tanah merupakan proses interaksi antara dua orang atau lebih, atau grup yang masing-masing mengusahakan obyek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang terpaut dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang dan udara yang ada dibatas tanah yang bersengketa.

PERATURAN MENTRI MENGENAI SENGKETA TANAH

Terpaut sengketa tanah, ada peraturan terpaut perkara mengenai pertanahan, adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan atau Permen Agraria 11/2016.

Dalam peraturan tersebut, yang disebut dengan perkara pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penyelesaian berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pertanahan.

Jadi, perkara tanah digolongkan menjadi tiga, sebagai berikut:

1. Sengketa Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.

2. Konflik Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.

3. Perkara Tanah adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Jika persoalan yang Anda hadapi tidak disampaikan ke lembaga peradilan, maka perkara Anda adalah sengketa tanah. Penyelesaian sengketa pertanahan dilakukan berdasarkan:

• Prakarsa dari kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau
• Adanya Laporan masyarakat

Kemudian, jika saat ini Anda tengah tersangkut perkara sengketa tanah, inilah tahapan penanganan yang dapat dilakukan, dikutip dari laman bpn.go.id;

HAL-HAL PENTING MENGENAI SENGKETA TANAH

A. Pelayanan pengaduan dan informasi perkara

  1. Laporan didaftarkan lewat loket pengaduan.
  2. Pencatatan terhadap laporan yang diterima.
  3. Penyampaian informasi, dikelompokkan menjadi :
    Informasi rahasia: Perlu ijin Kepala BPN RI atau Pejabat yang ditunjuk.
    Informasi Terbatas: Diberikan pada pihak yang memenuhi syarat.
    Informasi Terbuka untuk umum: Diberikan pada pihak yang membutuhkan.

B.Pengkajian Kasus

  1. Untuk mengetahui faktor penyebab.
  2. Memeriksa data yang ada.
  3. Menyusun suatu saran penyelesaian kasus.

C.Penanganan Kasus

Penindakan terhadap perkara pertanahan yang dilaporkan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional RI dilakukan dengan tahapan:

  • Pengolahan data laporan, penelitian lapangan/koordinasi/investigasi.
  • Penyelenggaraan gelar kasus/penyiapan berita acara.
  • Analisa/Penyusunan Risalah Pengolahan Data/surat keputusan.
  • Pengawasan dan evaluasi terhadap hasil penanganan kasus.

Untuk suatu perkara pertanahan tertentu yang dianggap strategis, dilaksanakan pembentukan tim penanganan perkara potensi konflik strategis.

D.Penyelesaian Kasus

Penyelesaian suatu perkara pertanahan dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

  • Penyelesaian melalui jalur hukum atau pengadilan.
  • Penyelesaian melalui proses mediasi.

Sedangkan untuk pelayanan pengelolaan pengaduan pertanahan, Anda bisa mendatangi langsung kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat.

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Jembatan Lima JAKARTA BARAT

Biaya memakai jasa konsultan hukum sengketa tanah umumnya ditentukan berdasarkan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk gaji para pegawai yang bekerja di law firm konsultan hukum, biaya operasional, transportasi, waktu yang dipakai oleh konsultan hukum, dan sebagainya.

Biaya jasa pengacara  terbagi menjadi 3 jenis, sebagai berikut:

  • Lawyer fee, yang umumnya dibayarkan di muka sebagai biaya profesional pengacara.
  • Operational fee, yang dikeluarkan klien selama perkara mereka ditangani oleh advokat.
  • Success fee, dengan persentase yang ditetapkan dari hasil kesepakatan antara pengacara dengan klien. Success fee diberikan oleh klien jika pengacara dapat memenangkan perkaranya. Namun, jika tidak berhasil dalam persidangan, maka pengacara tak akan mendapatkan success fee.

Seperti diuraikan di atas, salah satu hal yang yang menjadi patokan biaya konsultan hukum adalah lokasi atau kota. Untuk kota-kota kecil seperti bogor misalnya, fee advokat ligitasi untuk perkara kecil biasanya di kisaran Rp4 juta sampai Rp6 juta. Sementara, kasus yang sama di kota-kota besar sekelas Jakarta, fee advokat dapat mencapai angka Rp15 juta.

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Jembatan Lima JAKARTA BARAT

 JASA PENGACARA SENGKETA TANAH

Untuk mengatasi sengketa pertanahan, maka Anda harus menggunakan jasa advokat sengketa tanah yang ahli dan berpengalaman soal sengketa tanah.

Penanganan perkara sengketa tanah tidak hanya lewat jalur Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri, namun kadang juga ditambah dengan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila berkaitan dengan Sertifikat yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional/ATR BPN.

Untuk itu pengacara kasus pertanahan harus ahli tidak hanya dibidang perdata saja, akan tetapi juga harus ahli dibidang Hukum Administrasi Negara atau bahkan Tata Negara, sebab persoalan tanah bukan hanya persoalan Privat, akan tetapi juga persoalan Publik yang melibatkan Negara dalam pengesahan sertifikat oleh Negara dalam hal ini Badan Pertenahan Nasional/ATR BPN.

Tri & Rekan Law Firm

Sebagai Pengacara advokat dan konsultan hukum berdedikasi untuk memberikan kontribusi kami di bidang hukum, beberapa bidang yang kami jalani seperti : hukum pidana,hukum perdata,hukum pertanahan,hukum perburuhan, hukum keluarga : gugatan cerai / perceraian, permasalahan harta gono-gini, wali asuh anak, bidang hukum pidana, perdata, dan sebagainya.

Untuk bantuan hukum atau jasa pengacara perceraian silahkan klik link dibawah ini

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *