Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Kampung Rawa JAKARTA PUSAT

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Kampung Rawa JAKARTA PUSAT

APA ITU SENGKETA TANAH

Sebelum membahas Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Kampung Rawa JAKARTA PUSAT, sebaiknya kita mengetahui pengertian atau apa itu sengketa tanah. Sengketa pertanahan yaitu proses interaksi antara dua orang atau lebih, atau grup yang masing-masing mengusahakan obyek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang terpaut dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang dan udara yang ada dibatas tanah yang bersengketa.

PERATURAN MENTRI MENGENAI SENGKETA TANAH

Terkait sengketa pertanahan, terdapat peraturan terkait kasus mengenai pertanahan, yakni Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan atau Permen Agraria 11/2016.

Dalam peraturan tersebut, yang dikatakan dengan kasus pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penindakan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pertanahan.

Jadi, persoalan pertanahan digolongkan menjadi tiga, yakni:

1. Sengketa Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.

2. Konflik Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.

3. Perkara Tanah adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Jika persoalan yang Anda hadapi tidak sampai ke lembaga peradilan, maka kasus Anda adalah sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah dilakukan berdasarkan:

• Gagasan dari kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau
• Adanya Keluhan masyarakat

Kemudian, jika sekarang Anda tengah terpaut kasus sengketa tanah, inilah langkah-langkah penyelesaian yang dapat dikerjakan, dikutip dari laman bpn.go.id;

HAL-HAL PENTING MENGENAI SENGKETA TANAH

A. Pelayanan pengaduan dan informasi kasus

  1. Laporan didaftarkan lewat bagian pengaduan.
  2. Dilakukan register terhadap laporan yang diterima.
  3. Penyampaian informasi, digolongkan menjadi :
    Informasi rahasia: Perlu ijin Kepala BPN RI atau Pejabat yang ditunjuk.
    Informasi Terbatas: Diberikan pada pihak yang memenuhi syarat.
    Informasi Terbuka untuk umum: Diberikan pada pihak yang membutuhkan.

B.Pengkajian Kasus

  1. Untuk mengetahui faktor pemicu.
  2. mengkaji data yang ada.
  3. Menyusun suatu usulan penyelesaian perkara.

C.Penanganan Kasus

Penanganan suatu perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional RI dilakukan dengan langkah-langkah:

  • Pengolahan data pengaduan, pemeriksaan lapangan/koordinasi/investigasi.
  • Penyelenggaraan gelar kasus/menyusun berita acara.
  • Analisa/Penyusunan Risalah Pengolahan Data/surat keputusan.
  • Monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanganan kasus.

Untuk suatu perkara pertanahan tertentu yang dianggap strategis, dilaksanakan pembentukan tim penanganan perkara potensi konflik strategis.

D.Penyelesaian Kasus

Penyelesaian suatu perkara pertanahan digolongkan menjadi 2 yakni :

  • Penyelesaian menggunakan jalur hukum atau pengadilan.
  • Penyelesaian melalui proses mediasi.

Sedangkan untuk pelayanan pengelolaan pengaduan pertanahan, Anda bisa mendatangi langsung kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat.

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Kampung Rawa JAKARTA PUSAT

Biaya menggunakan jasa pengacara sengketa tanah biasanya ditetapkan berdasarkan biaya-biaya yang diperlukan untuk gaji para pegawai yang bekerja di law firm lawyer, biaya operasional, transportasi, waktu yang digunakan oleh pengacara, dan sebagainya.

Biaya jasa konsultan hukum  terbagi menjadi 3 golongan, sebagai berikut:

  • Lawyer fee, yang umumnya dibayarkan di muka sebagai biaya profesional pengacara.
  • Operational fee, yang dikeluarkan klien selama kasus mereka ditangani oleh konsultan hukum.
  • Success fee, dengan persentase yang dihitung dari hasil perjanjian antara pengacara dengan klien. Success fee diberikan oleh klien jika advokat bisa memenangkan perkaranya. Namun, jika tidak berhasil dalam persidangan, maka pengacara tidak mendapatkan success fee.

Seperti dijelaskan di atas, salah satu hal yang yang menjadi patokan tarif lawyer adalah lokasi atau kota. Untuk kota-kota kecil seperti bogor misalnya, fee konsultan hukum ligitasi untuk perkara kecil standar di kisaran Rp4 juta sampai Rp6 juta. Sementara, perkara yang sama di kota-kota besar sekelas Jakarta, biaya konsultan hukum dapat mencapai angka Rp15 juta.

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Kampung Rawa JAKARTA PUSAT

 JASA PENGACARA SENGKETA TANAH

Untuk mengatasi sengketa tanah, maka Anda wajib menggunakan jasa lawyer sengketa tanah yang ahli dan berpengalaman di bidangnya.

Penanganan kasus sengketa tanah tidak hanya melalui jalur Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri, namun kadang juga perlu adanya Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika terkait dengan Sertifikat yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional/ATR BPN.

Oleh sebab itu lawyer kasus pertanahan harus ahli tidak hanya dibidang perdata saja, akan tetapi juga harus ahli dibidang Hukum Administrasi Negara atau bahkan Tata Negara, sebab sengketa tanah tidak hanya persoalan Privat, melainkan juga persoalan Publik yang melibatkan Negara dalam pengesahan sertifikat oleh Negara dalam hal ini Badan Pertenahan Nasional/ATR BPN.

Tri & Rekan Law Firm

Sebagai Pengacara advokat dan konsultan hukum berdedikasi untuk memberikan kontribusi kami di bidang hukum, beberapa bidang yang kami jalani seperti : hukum pidana,hukum perdata,hukum pertanahan,hukum perburuhan, hukum keluarga : gugatan cerai / perceraian, permasalahan harta gono-gini, wali asuh anak, bidang hukum pidana, perdata, dan sebagainya.

Untuk bantuan hukum atau jasa pengacara perceraian silahkan klik link dibawah ini

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *