Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Kayu Putih JAKARTA TIMUR

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Kayu Putih JAKARTA TIMUR

APA ITU SENGKETA TANAH

Sebelum membahas Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Kayu Putih JAKARTA TIMUR, sebaiknya kita mengetahui pengertian atau apa itu sengketa tanah. Sengketa pertanahan adalah proses interaksi antara dua orang atau lebih, atau kelompok yang masing-masing mendapatkan hak hak, yaitu tanah dan benda-benda lain yang terkait dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang dan udara yang ada dibatas tanah yang bersengketa.

PERATURAN MENTRI MENGENAI SENGKETA TANAH

Mengenai sengketa tanah, ada peraturan terpaut kasus tentang pertanahan, yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan atau Permen Agraria 11/2016.

Dalam peraturan tersebut, yang disebut dengan perkara pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pertanahan.

Jadi, perkara tanah digolongkan menjadi 3, yaitu:

1. Sengketa Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.

2. Konflik Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.

3. Perkara Tanah adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Jika perkara yang Anda hadapi belum sampai ke lembaga peradilan, maka perkara Anda termasuk sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah dilakukan berdasarkan:

• Inisiatif dari kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau
• laporan masyarakat

Lantas, jika saat ini Anda tengah tersangkut kasus sengketa tanah, berikut langkah-langkah penyelesaian yang bisa dikerjakan, dikutip dari laman bpn.go.id;

HAL-HAL PENTING MENGENAI SENGKETA TANAH

A. Pelayanan pengaduan dan informasi perkara

  1. Pengaduan disampaikan lewat loket pengaduan.
  2. Pendaftaran terhadap pengaduan yang diterima.
  3. Penyampaian informasi, digolongkan menjadi :
    Informasi rahasia: Perlu ijin Kepala BPN RI atau Pejabat yang ditunjuk.
    Informasi Terbatas: Diberikan pada pihak yang memenuhi syarat.
    Informasi Terbuka untuk umum: Diberikan pada pihak yang membutuhkan.

B.Pengkajian Kasus

  1. Untuk mengetahui faktor pencetus.
  2. Memeriksa data yang ada.
  3. Menyusun suatu saran penyelesaian kasus.

C.Penanganan Kasus

Penyelesaian suatu kasus pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional RI dilakukan dengan tahapan:

  • Pengolahan data laporan, penelitian lapangan/koordinasi/investigasi.
  • Penyelenggaraan gelar perkara/pembuatan berita acara.
  • Analisis/Penyusunan Risalah Pengolahan Data/surat keputusan.
  • Pengawasan dan evaluasi terhadap hasil penanganan perkara.

Untuk suatu perkara pertanahan tertentu yang dianggap strategis, dilakukan pembuatan tim penanganan perkara potensi konflik strategis.

D.Penyelesaian Kasus

Penyelesaian suatu kasus pertanahan digolongkan menjadi dua yaitu :

  • Penyelesaian dengan jalur hukum lewat pengadilan.
  • Penyelesaian menggunakan proses mediasi.

Sedangkan untuk pelayanan pengelolaan pengaduan pertanahan, Anda dapat mendatangi langsung kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat.

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Kayu Putih JAKARTA TIMUR

Fee memakai jasa advokat sengketa tanah umumnya ditetapkan berdasarkan biaya-biaya yang diperlukan untuk gaji para pegawai yang bekerja di law firm lawyer, biaya operasional, transportasi, waktu yang dihabiskan oleh pengacara, dan sebagainya.

Tarif jasa konsultan hukum  terbagi menjadi 3 jenis, sebagai berikut:

  • Lawyer fee, yang umumnya dibayarkan di muka sebagai biaya profesional pengacara.
  • Operational fee, yang dikeluarkan klien selama perkara mereka ditangani oleh lawyer.
  • Success fee, dengan persentase yang ditetapkan dari hasil perjanjian antara pengacara dengan klien. Success fee dibayarkan oleh klien jika pengacara bisa memenangkan perkaranya. Namun, jika kalah dalam persidangan, maka pengacara tidak memperoleh success fee.

Seperti diuraikan di atas, salah satu hal yang menjadi standar biaya konsultan hukum adalah lokasi atau kota. Di kota-kota kecil seperti bogor misalnya, biaya konsultan hukum ligitasi untuk kasus kecil biasanya di kisaran Rp4 juta sampai Rp6 juta. Sementara, kasus yang sama di kota-kota besar sekelas Jakarta, tarif konsultan hukum dapat mencapai angka Rp15 juta.

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Kayu Putih JAKARTA TIMUR

 JASA PENGACARA SENGKETA TANAH

Untuk mengatasi sengketa pertanahan, maka Anda wajib memakai jasa pengacara sengketa tanah yang ahli dan berpengalaman soal sengketa tanah.

Penyelesaian perkara sengketa tanah tidak hanya melalui jalur Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri, namun kadang juga perlu adanya Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terkait dengan Sertifikat yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional/ATR BPN.

Untuk itu advokat kasus pertanahan harus ahli tidak hanya dibidang perdata saja, akan tetapi juga harus ahli dibidang Hukum Administrasi Negara atau bahkan Tata Negara, karena persoalan tanah tidak hanya persoalan Privat, melainkan juga persoalan Publik yang melibatkan Negara dalam pengesahan sertifikat oleh Negara dalam hal ini Badan Pertenahan Nasional/ATR BPN.

Tri & Rekan Law Firm

Sebagai Pengacara advokat dan konsultan hukum berdedikasi untuk memberikan kontribusi kami di bidang hukum, beberapa bidang yang kami jalani seperti : hukum pidana,hukum perdata,hukum pertanahan,hukum perburuhan, hukum keluarga : gugatan cerai / perceraian, permasalahan harta gono-gini, wali asuh anak, bidang hukum pidana, perdata, dan sebagainya.

Untuk bantuan hukum atau jasa pengacara perceraian silahkan klik link dibawah ini

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *