Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Kota Bambu Utara JAKARTA BARAT

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Kota Bambu Utara JAKARTA BARAT

APA ITU SENGKETA TANAH

Sebelum membahas Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Kota Bambu Utara JAKARTA BARAT, sebaiknya kita mengetahui pengertian atau apa itu sengketa tanah. Sengketa pertanahan adalah proses interaksi antara dua orang atau lebih, atau kelompok yang masing-masing mendapatkan hak obyek yang sama, yaitu tanah dan hal-hal lain yang terkait dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang dan udara yang berada dibatas tanah yang bersangkutan.

PERATURAN MENTRI MENGENAI SENGKETA TANAH

Mengenai sengketa pertanahan, terdapat peraturan terkait kasus tentang pertanahan, adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan atau Permen Agraria 11/2016.

Dalam Permen Agraria 11/2016, yang dikatakan dengan perkara pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk memperoleh penindakan didasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pertanahan.

Jadi, persoalan pertanahan dibagi menjadi 3, yakni:

1. Sengketa Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.

2. Konflik Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.

3. Perkara Tanah adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Jika persoalan yang Anda hadapi tidak disampaikan ke lembaga peradilan, maka perkara Anda termasuk sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah dilakukan berdasarkan:

• Prakarsa dari kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau
• Adanya Laporan masyarakat

Lantas, jika saat ini Anda tengah tersangkut perkara sengketa tanah, inilah tahapan penyelesaian yang dapat dikerjakan, dikutip dari laman bpn.go.id;

HAL-HAL PENTING MENGENAI SENGKETA TANAH

A. Pelayanan pengaduan dan informasi kasus

  1. Pengaduan didaftarkan lewat loket pengaduan.
  2. Dilakukan register untuk pengaduan yang diterima.
  3. Penyampaian informasi, digolongkan menjadi :
    Informasi rahasia: Perlu ijin Kepala BPN RI atau Pejabat yang ditunjuk.
    Informasi Terbatas: Diberikan pada pihak yang memenuhi syarat.
    Informasi Terbuka untuk umum: Diberikan pada pihak yang membutuhkan.

B.Pengkajian Kasus

  1. Untuk mengetahui faktor penyebab.
  2. Memeriksa data yang ada.
  3. Merumuskan suatu usulan penyelesaian perkara.

C.Penanganan Kasus

Penanganan terhadap kasus pertanahan yang dilaporkan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional RI dilakukan dengan tahapan:

  • Pengolahan data laporan, pemeriksaan lapangan/koordinasi/investigasi.
  • Penyelenggaraan gelar perkara/menyusun berita acara.
  • Analisis/Penyusunan Risalah Pengolahan Data/surat keputusan.
  • Pengawasan dan peni;aian terhadap hasil penanganan perkara.

Untuk suatu kasus pertanahan tertentu yang dianggap strategis, dilaksanakan pembentukan tim penanganan perkara potensi konflik strategis.

D.Penyelesaian Kasus

Penyelesaian suatu perkara pertanahan digolongkan menjadi 2 yakni :

  • Penyelesaian menggunakan jalur hukum lewat pengadilan.
  • Penyelesaian dengan proses mediasi.

Sedangkan untuk pelayanan pengelolaan pengaduan pertanahan, Anda bisa mendatangi langsung kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat.

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Kota Bambu Utara JAKARTA BARAT

Fee menggunakan jasa konsultan hukum sengketa tanah umumnya ditetapkan berdasarkan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk gaji para pegawai yang bekerja di law firm pengacara, biaya operasional, transportasi, waktu yang dipakai oleh konsultan hukum, dan sebagainya.

Fee jasa pengacara  terbagi menjadi 3 jenis, yaitu:

  • Lawyer fee, yang umumnya dibayarkan di muka sebagai biaya profesional pengacara.
  • Operational fee, yang dibayarkan klien selama kasus mereka ditangani oleh advokat.
  • Success fee, dengan persentase yang ditentukan dari hasil perjanjian antara pengacara dengan klien. Success fee dibayarkan oleh klien apabila konsultan hukum dapat memenangkan kasusnya. Akan tetapi, jika tidak berhasil dalam persidangan, maka pengacara tak akan memperoleh success fee.

Seperti diuraikan di atas, salah satu factor yang memengaruhi tarif lawyer adalah lokasi atau kota. Di kota-kota kecil seperti bogor misalnya, fee advokat ligitasi untuk kasus kecil biasanya di kisaran Rp4 juta sampai Rp6 juta. Sementara, perkara yang sama di kota-kota besar sekelas Jakarta, fee konsultan hukum dapat mencapai angka Rp15 juta.

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Kota Bambu Utara JAKARTA BARAT

 JASA PENGACARA SENGKETA TANAH

Untuk mengatasi sengketa tanah, sebaiknya Anda harus menyewa jasa konsultan hukum sengketa tanah yang ahli dan berpengalaman soal sengketa tanah.

Penanganan kasus sengketa tanah tidak hanya melalui jalur Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri, namun kadang juga ditambah dengan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terpaut dengan Sertifikat yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional/ATR BPN.

Untuk itu advokat perkara pertanahan harus ahli tidak hanya dibidang perdata saja, akan tetapi juga harus ahli dibidang Hukum Administrasi Negara atau bahkan Tata Negara, karena persoalan tanah bukan hanya persoalan Privat, akan tetapi juga persoalan Publik yang melibatkan Negara dalam pengesahan sertifikat oleh Negara dalam hal ini Badan Pertenahan Nasional/ATR BPN.

Tri & Rekan Law Firm

Sebagai Pengacara advokat dan konsultan hukum berdedikasi untuk memberikan kontribusi kami di bidang hukum, beberapa bidang yang kami jalani seperti : hukum pidana,hukum perdata,hukum pertanahan,hukum perburuhan, hukum keluarga : gugatan cerai / perceraian, permasalahan harta gono-gini, wali asuh anak, bidang hukum pidana, perdata, dan sebagainya.

Untuk bantuan hukum atau jasa pengacara perceraian silahkan klik link dibawah ini

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *