Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Kuningan Barat JAKARTA SELATAN

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Kuningan Barat JAKARTA SELATAN

APA ITU SENGKETA TANAH

Sebelum membahas Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Kuningan Barat JAKARTA SELATAN, sebaiknya kita mengetahui pengertian atau apa itu sengketa tanah. Sengketa pertanahan merupakan proses interaksi antara dua orang atau lebih, atau kelompok yang masing-masing mengusahakan hak, yaitu tanah dan benda-benda lain yang terkait dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang dan udara yang berada dibatas tanah yang bersangkutan.

PERATURAN MENTRI MENGENAI SENGKETA TANAH

Terpaut sengketa pertanahan, terdapat peraturan terkait kasus mengenai pertanahan, yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan atau Permen Agraria 11/2016.

Dalam peraturan tersebut, yang dikatakan dengan kasus pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penanganan didasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pertanahan.

Maka, kasus pertanahan digolongkan menjadi tiga, antara lain:

1. Sengketa Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.

2. Konflik Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.

3. Perkara Tanah adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Jika perkara yang Anda hadapi tidak sampai ke lembaga peradilan, maka kasus Anda termasuk sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah dilakukan berdasarkan:

• Prakarsa dari kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau
• laporan masyarakat

Lalu, jika saat ini Anda tengah tersangkut perkara sengketa tanah, inilah tahapan penanganan yang dapat dikerjakan, dikutip dari laman bpn.go.id;

HAL-HAL PENTING MENGENAI SENGKETA TANAH

A. Pelayanan pengaduan dan informasi perkara

  1. Pengaduan disampaikan lewat loket pengaduan.
  2. Pendaftaran untuk laporan yang diterima.
  3. Penyampaian informasi, digolongkan menjadi :
    Informasi rahasia: Perlu ijin Kepala BPN RI atau Pejabat yang ditunjuk.
    Informasi Terbatas: Diberikan pada pihak yang memenuhi syarat.
    Informasi Terbuka untuk umum: Diberikan pada pihak yang membutuhkan.

B.Pengkajian Kasus

  1. Untuk mengetahui faktor penyebab.
  2. Menganalisis data yang ada.
  3. Merumuskan suatu saran penyelesaian perkara.

C.Penanganan Kasus

Penanganan suatu kasus pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional RI dilakukan dengan langkah-langkah:

  • Pengolahan data laporan, pemeriksaan lapangan/koordinasi/investigasi.
  • Penyelenggaraan gelar kasus/pembuatan berita acara.
  • Analisis/Penyusunan Risalah Pengolahan Data/surat keputusan.
  • Pengawasan dan peni;aian terhadap hasil penanganan kasus.

Untuk suatu kasus pertanahan tertentu yang dianggap strategis, dilakukan penyusunan tim penanganan kasus potensi konflik strategis.

D.Penyelesaian Kasus

Penyelesaian suatu kasus pertanahan dibagi menjadi 2 yakni :

  • Penyelesaian dengan jalur hukum lewat pengadilan.
  • Penyelesaian melalui proses mediasi.

Sedangkan untuk layanan pengelolaan pengaduan pertanahan, Anda dapat mendatangi langsung kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat.

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Kuningan Barat JAKARTA SELATAN

Tarif memakai jasa konsultan hukum sengketa tanah biasanya ditentukan berdasarkan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk gaji para karyawan yang bekerja di law firm lawyer, biaya operasional, transportasi, waktu yang digunakan oleh pengacara, dan sebagainya.

Tarif jasa konsultan hukum  terbagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu:

  • Lawyer fee, yang biasanya dibayarkan di muka sebagai biaya profesional pengacara.
  • Operational fee, yang dikeluarkan klien selama kasus mereka ditangani oleh advokat.
  • Success fee, dengan persentase yang dihitung dari hasil perjanjian antara pengacara dengan klien. Success fee diberikan oleh klien jika konsultan hukum dapat memenangkan kasusnya. Akan tetapi, jika tidak berhasil dalam persidangan, maka pengacara tidak mendapatkan success fee.

Seperti dijelaskan di atas, salah satu hal yang yang menjadi patokan tarif pengacara adalah lokasi atau kota. Untuk kota-kota kecil seperti bogor misalnya, fee pengacara ligitasi untuk kasus kecil biasanya di kisaran Rp4 juta sampai Rp6 juta. Sementara, perkara yang sama di kota-kota besar sekelas Jakarta, fee pengacara dapat mencapai angka Rp15 juta.

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Kuningan Barat JAKARTA SELATAN

 JASA PENGACARA SENGKETA TANAH

Untuk mengatasi sengketa pertanahan, maka Anda wajib menggunakan jasa lawyer sengketa tanah yang ahli dan berpengalaman di bidangnya.

Penyelesaian perkara sengketa tanah tidak hanya lewat jalur Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri, akan tetapi kadang juga perlu adanya Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika terpaut dengan Sertifikat yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional/ATR BPN.

Untuk itu konsultan hukum perkara pertanahan harus ahli tidak hanya dibidang perdata saja, akan tetapi juga harus ahli dibidang Hukum Administrasi Negara atau bahkan Tata Negara, sebab persoalan tanah bukan hanya persoalan Privat, melainkan juga persoalan Publik yang melibatkan Negara dalam pengesahan sertifikat oleh Negara dalam hal ini Badan Pertenahan Nasional/ATR BPN.

Tri & Rekan Law Firm

Sebagai Pengacara advokat dan konsultan hukum berdedikasi untuk memberikan kontribusi kami di bidang hukum, beberapa bidang yang kami jalani seperti : hukum pidana,hukum perdata,hukum pertanahan,hukum perburuhan, hukum keluarga : gugatan cerai / perceraian, permasalahan harta gono-gini, wali asuh anak, bidang hukum pidana, perdata, dan sebagainya.

Untuk bantuan hukum atau jasa pengacara perceraian silahkan klik link dibawah ini

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *