Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Palmerah JAKARTA BARAT

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Palmerah JAKARTA BARAT

APA ITU SENGKETA TANAH

Sebelum membahas Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Palmerah JAKARTA BARAT, sebaiknya kita mengetahui pengertian atau apa itu sengketa tanah. Sengketa tanah adalah proses interaksi antara dua orang atau lebih, atau grup yang masing-masing mengusahakan kepentingannya, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang dan udara yang berada dibatas tanah yang bersangkutan.

PERATURAN MENTRI MENGENAI SENGKETA TANAH

Terpaut sengketa tanah, ada peraturan terpaut kasus tentang pertanahan, yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan atau Permen Agraria 11/2016.

Dalam peraturan tersebut, yang disebut dengan kasus pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pertanahan.

Jadi, perkara pertanahan digolongkan menjadi 3, yakni:

1. Sengketa Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.

2. Konflik Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.

3. Perkara Tanah adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Jika persoalan yang Anda hadapi belum sampai ke lembaga peradilan, maka perkara Anda termasuk sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah dilakukan berdasarkan:

• Gagasan dari kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau
• Pengaduan masyarakat

Kemudian, jika saat ini Anda tengah tersandung kasus sengketa tanah, berikut tahapan penyelesaian yang dapat dikerjakan, dikutip dari laman bpn.go.id;

HAL-HAL PENTING MENGENAI SENGKETA TANAH

A. Pelayanan pengaduan dan informasi perkara

  1. Laporan diajukan melalui bagian pengaduan.
  2. Dilakukan register untuk laporan yang diterima.
  3. Penyampaian informasi, dikelompokkan menjadi :
    Informasi rahasia: Perlu ijin Kepala BPN RI atau Pejabat yang ditunjuk.
    Informasi Terbatas: Diberikan pada pihak yang memenuhi syarat.
    Informasi Terbuka untuk umum: Diberikan pada pihak yang membutuhkan.

B.Pengkajian Kasus

  1. Untuk mengetahui faktor pemicu.
  2. mengkaji data yang ada.
  3. Merumuskan suatu saran penyelesaian kasus.

C.Penanganan Kasus

Penyelesaian suatu kasus pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional RI dilakukan dengan tahapan:

  • Pengolahan data laporan, pengecekan lapangan/koordinasi/investigasi.
  • Penyelenggaraan gelar kasus/menyusun berita acara.
  • Analisis/Penyusunan Risalah Pengolahan Data/surat keputusan.
  • Pengawasan dan peni;aian terhadap hasil penanganan perkara.

Untuk suatu kasus pertanahan tertentu yang dianggap strategis, dilaksanakan penyusunan tim penanganan perkara potensi konflik strategis.

D.Penyelesaian Kasus

Penyelesaian suatu kasus pertanahan digolongkan menjadi dua yakni :

  • Penyelesaian menggunakan jalur hukum lewat pengadilan.
  • Penyelesaian melalui proses mediasi.

Sedangkan untuk layanan pengelolaan pengaduan pertanahan, Anda dapat mendatangi langsung kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat.

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Palmerah JAKARTA BARAT

Fee menggunakan jasa advokat sengketa tanah biasanya ditentukan berdasarkan biaya-biaya yang diperlukan untuk gaji para pegawai yang bekerja di law firm pengacara, biaya operasional, transportasi, waktu yang digunakan oleh lawyer, dan sebagainya.

Biaya jasa pengacara  terbagi menjadi 3 klasifikasi, sebagai berikut:

  • Lawyer fee, yang umumnya dibayarkan di muka sebagai biaya profesional pengacara.
  • Operational fee, yang dikeluarkan klien selama perkara mereka ditangani oleh konsultan hukum.
  • Success fee, dengan persentase yang dihitung dari hasil perjanjian antara pengacara dengan klien. Success fee diberikan oleh klien ketika konsultan hukum dapat memenangkan perkaranya. Namun, jika tidak berhasil dalam persidangan, maka pengacara tak akan memperoleh success fee.

Seperti dijelaskan di atas, salah satu factor yang memengaruhi fee lawyer adalah lokasi atau kota. Untuk kota-kota kecil seperti bogor misalnya, tarif pengacara ligitasi untuk perkara kecil berada di kisaran Rp4 juta sampai Rp6 juta. Sementara, kasus yang sama di kota-kota besar sekelas Jakarta, tarif konsultan hukum bisa mencapai angka Rp15 juta.

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Palmerah JAKARTA BARAT

 JASA PENGACARA SENGKETA TANAH

Untuk mengatasi sengketa pertanahan, sebaiknya Anda wajib memanfaatkan jasa lawyer sengketa tanah yang ahli dan berpengalaman soal sengketa tanah.

Penanganan kasus sengketa tanah tidak hanya melalui jalur Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri, namun kadang juga perlu adanya Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila berkaitan dengan Sertifikat yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional/ATR BPN.

Oleh karena itu advokat kasus pertanahan harus ahli tidak hanya dibidang perdata saja, akan tetapi juga harus ahli dibidang Hukum Administrasi Negara atau bahkan Tata Negara, sebab sengketa tanah bukan hanya persoalan Privat, melainkan juga persoalan Publik yang melibatkan Negara dalam pengesahan sertifikat oleh Negara dalam hal ini Badan Pertenahan Nasional/ATR BPN.

Tri & Rekan Law Firm

Sebagai Pengacara advokat dan konsultan hukum berdedikasi untuk memberikan kontribusi kami di bidang hukum, beberapa bidang yang kami jalani seperti : hukum pidana,hukum perdata,hukum pertanahan,hukum perburuhan, hukum keluarga : gugatan cerai / perceraian, permasalahan harta gono-gini, wali asuh anak, bidang hukum pidana, perdata, dan sebagainya.

Untuk bantuan hukum atau jasa pengacara perceraian silahkan klik link dibawah ini

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *