APA ITU SENGKETA TANAH

Sebelum membahas Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Pangkal Jati Baru DEPOK, sebaiknya kita mengetahui pengertian atau apa itu sengketa tanah. Sengketa pertanahan yaitu proses interaksi antara dua orang atau lebih, atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya, yaitu tanah dan benda-benda lain yang terkait dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang dan udara yang terdapat dibatas tanah yang bersangkutan.

PERATURAN MENTRI MENGENAI SENGKETA TANAH

Terkait sengketa pertanahan, ada peraturan terkait kasus mengenai pertanahan, adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan atau Permen Agraria 11/2016.

Dalam Permen Agraria 11/2016, yang dikatakan dengan perkara pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk memperoleh penanganan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pertanahan.

Jadi, perkara tanah digolongkan menjadi tiga, yaitu:

1. Sengketa Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.

2. Konflik Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.

3. Perkara Tanah adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Jika kasus yang Anda hadapi tidak sampai ke lembaga peradilan, maka kasus Anda adalah sengketa tanah. Penyelesaian sengketa pertanahan dilakukan berdasarkan:

• Inisiatif dari kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau
• Adanya Keluhan masyarakat

Lantas, jika saat ini Anda tengah tersandung perkara sengketa tanah, berikut tahapan penyelesaian yang dapat dilakukan, dikutip dari laman bpn.go.id;

HAL-HAL PENTING MENGENAI SENGKETA TANAH

A. Pelayanan pengaduan dan informasi perkara

1. Laporan diajukan melalui bagian pengaduan.
2. Pendaftaran untuk laporan yang diterima.
3. Penyampaian informasi, dikelompokkan menjadi :
   Informasi rahasia: Perlu ijin Kepala BPN RI atau Pejabat yang ditunjuk.
   Informasi Terbatas: Diberikan pada pihak yang memenuhi syarat.
   Informasi Terbuka untuk umum: Diberikan pada pihak yang membutuhkan.

B.Pengkajian Kasus

1. Untuk mengetahui faktor pencetus.
2. Memeriksa data yang ada.
3. Menyusun suatu usulan penyelesaian perkara.

C.Penanganan Kasus

Penindakan suatu perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional RI dilakukan dengan langkah-langkah:

• Pengolahan data laporan, pemeriksaan lapangan/koordinasi/investigasi.
• Penyelenggaraan gelar kasus/penyiapan berita acara.
• Analisa/Penyusunan Risalah Pengolahan Data/surat keputusan.
• Pengawasan dan peni;aian terhadap hasil penanganan kasus.

Untuk suatu kasus pertanahan tertentu yang dianggap strategis, dilakukan penyusunan tim penanganan perkara potensi konflik strategis.

D.Penyelesaian Kasus

Penyelesaian suatu perkara pertanahan digolongkan menjadi dua yaitu :

• Penyelesaian melalui jalur hukum atau pengadilan.
• Penyelesaian dengan proses mediasi.

Sedangkan untuk layanan pengelolaan pengaduan pertanahan, Anda bisa mendatangi langsung kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat.

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Pangkal Jati Baru DEPOK

Tarif menggunakan jasa lawyer sengketa tanah biasanya ditentukan berdasarkan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk gaji para karyawan yang bekerja di law firm konsultan hukum, biaya operasional, transportasi, waktu yang dihabiskan oleh advokat, dan sebagainya.

Biaya jasa lawyer  terbagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu:

• Lawyer fee, yang umumnya dibayarkan di muka sebagai biaya profesional pengacara.
• Operational fee, yang dikeluarkan klien selama kasus mereka ditangani oleh advokat.
• Success fee, dengan persentase yang ditentukan dari hasil perjanjian antara pengacara dengan klien. Success fee dibayarkan oleh klien apabila pengacara dapat memenangkan perkaranya. Namun, jika tidak berhasil dalam persidangan, maka pengacara tidak memperoleh success fee.

Seperti diuraikan di atas, salah satu factor yang yang menjadi patokan fee pengacara adalah lokasi atau kota. Di kota-kota kecil seperti bogor misalnya, biaya konsultan hukum ligitasi untuk perkara kecil biasanya di kisaran Rp4 juta sampai Rp6 juta. Sementara, kasus yang sama di kota-kota besar sekelas Jakarta, biaya lawyer bisa mencapai angka Rp15 juta.

 JASA PENGACARA SENGKETA TANAH

Untuk mengatasi sengketa tanah, sebaiknya Anda harus memakai jasa lawyer sengketa tanah yang ahli dan berpengalaman di bidangnya.

Penyelesaian perkara sengketa tanah tidak hanya lewat jalur Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri, akan tetapi kadang juga perlu adanya Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika terpaut dengan Sertifikat yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional/ATR BPN.

Oleh sebab itu konsultan hukum perkara pertanahan harus ahli tidak hanya dibidang perdata saja, akan tetapi juga harus ahli dibidang Hukum Administrasi Negara atau bahkan Tata Negara, sebab sengketa tanah tidak hanya persoalan Privat, akan tetapi juga persoalan Publik yang melibatkan Negara dalam pengesahan sertifikat oleh Negara dalam hal ini Badan Pertenahan Nasional/ATR BPN.

Tri & Rekan Law Firm

Sebagai Pengacara advokat dan konsultan hukum berdedikasi untuk memberikan kontribusi kami di bidang hukum, beberapa bidang yang kami jalani seperti : hukum pidana,hukum perdata,hukum pertanahan,hukum perburuhan, hukum keluarga : gugatan cerai / perceraian, permasalahan harta gono-gini, wali asuh anak, bidang hukum pidana, perdata, dan sebagainya.

Untuk bantuan hukum atau jasa pengacara perceraian silahkan klik link dibawah ini