Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Pinangsia JAKARTA BARAT

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Pinangsia JAKARTA BARAT

APA ITU SENGKETA TANAH

Sebelum membahas Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Pinangsia JAKARTA BARAT, sebaiknya kita mengetahui pengertian atau apa itu sengketa tanah. Sengketa pertanahan merupakan proses interaksi antara dua orang atau lebih, atau grup yang masing-masing memperjuangkan obyek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang terkait dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang dan udara yang terdapat dibatas tanah yang bermasalah.

PERATURAN MENTRI MENGENAI SENGKETA TANAH

Terkait sengketa pertanahan, ada peraturan terpaut perkara tentang pertanahan, yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan atau Permen Agraria 11/2016.

Dalam Permen Agraria 11/2016, yang dikatakan dengan kasus pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pertanahan.

Maka, kasus pertanahan dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Sengketa Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.

2. Konflik Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.

3. Perkara Tanah adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Jika kasus yang Anda hadapi belum sampai ke lembaga peradilan, maka kasus Anda adalah sengketa tanah. Penyelesaian sengketa pertanahan dilakukan berdasarkan:

• Inisiatif dari kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau
• Adanya Keluhan masyarakat

Lantas, jika sekarang Anda tengah tersangkut perkara sengketa tanah, inilah langkah-langkah penyelesaian yang bisa dilakukan, dikutip dari laman bpn.go.id;

HAL-HAL PENTING MENGENAI SENGKETA TANAH

A. Pelayanan pengaduan dan informasi kasus

  1. Laporan didaftarkan lewat bagian pengaduan.
  2. Pencatatan terhadap pengaduan yang diterima.
  3. Penyampaian informasi, dikelompokkan menjadi :
    Informasi rahasia: Perlu ijin Kepala BPN RI atau Pejabat yang ditunjuk.
    Informasi Terbatas: Diberikan pada pihak yang memenuhi syarat.
    Informasi Terbuka untuk umum: Diberikan pada pihak yang membutuhkan.

B.Pengkajian Kasus

  1. Untuk mengetahui faktor pencetus.
  2. mengkaji data yang ada.
  3. Merumuskan suatu usulan penyelesaian perkara.

C.Penanganan Kasus

Penyelesaian suatu kasus pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional RI dilakukan dengan langkah-langkah:

  • Pengolahan data pengaduan, pemeriksaan lapangan/koordinasi/investigasi.
  • Penyelenggaraan gelar perkara/penyiapan berita acara.
  • Analisis/Penyusunan Risalah Pengolahan Data/surat keputusan.
  • Monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanganan kasus.

Untuk suatu kasus pertanahan tertentu yang dianggap strategis, dilaksanakan penyusunan tim penanganan kasus potensi konflik strategis.

D.Penyelesaian Kasus

Penyelesaian suatu kasus pertanahan dikelompokkan menjadi dua yakni :

  • Penyelesaian dengan jalur hukum lewat pengadilan.
  • Penyelesaian dengan proses mediasi.

Sedangkan untuk pelayanan pengelolaan pengaduan pertanahan, Anda bisa mendatangi langsung kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat.

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Pinangsia JAKARTA BARAT

Tarif menggunakan jasa konsultan hukum sengketa tanah umumnya ditentukan berdasarkan biaya-biaya yang diperlukan untuk gaji para pegawai yang bekerja di kantor advokat, biaya operasional, transportasi, waktu yang dihabiskan oleh pengacara, dan sebagainya.

Fee jasa pengacara  terbagi menjadi 3 klasifikasi, sebagai berikut:

  • Lawyer fee, yang umumnya dibayarkan di muka sebagai biaya profesional pengacara.
  • Operational fee, yang dikeluarkan klien selama perkara mereka ditangani oleh konsultan hukum.
  • Success fee, dengan persentase yang ditetapkan dari hasil perjanjian antara pengacara dengan klien. Success fee dibayarkan oleh klien jika konsultan hukum bisa memenangkan kasusnya. Akan tetapi, jika tidak berhasil dalam persidangan, maka pengacara tak akan memperoleh success fee.

Seperti dijelaskan di atas, salah satu hal yang menjadi standar fee advokat adalah lokasi atau kota. Untuk kota-kota kecil seperti bogor misalnya, biaya advokat ligitasi untuk kasus kecil biasanya di kisaran Rp4 juta sampai Rp6 juta. Sementara, kasus yang sama di kota-kota besar sekelas Jakarta, biaya lawyer bisa mencapai angka Rp15 juta.

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Pinangsia JAKARTA BARAT

 JASA PENGACARA SENGKETA TANAH

Untuk mengatasi sengketa pertanahan, maka Anda harus memanfaatkan jasa advokat sengketa tanah yang ahli dan berpengalaman soal sengketa tanah.

Penyelesaian kasus sengketa tanah tidak hanya melalui jalur Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri, akan tetapi kadang juga ditambah dengan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika berkaitan dengan Sertifikat yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional/ATR BPN.

Untuk itu konsultan hukum perkara pertanahan harus ahli tidak hanya dibidang perdata saja, akan tetapi juga harus ahli dibidang Hukum Administrasi Negara atau bahkan Tata Negara, karena persoalan tanah tidak hanya persoalan Privat, melainkan juga persoalan Publik yang melibatkan Negara dalam pengesahan sertifikat oleh Negara dalam hal ini Badan Pertenahan Nasional/ATR BPN.

Tri & Rekan Law Firm

Sebagai Pengacara advokat dan konsultan hukum berdedikasi untuk memberikan kontribusi kami di bidang hukum, beberapa bidang yang kami jalani seperti : hukum pidana,hukum perdata,hukum pertanahan,hukum perburuhan, hukum keluarga : gugatan cerai / perceraian, permasalahan harta gono-gini, wali asuh anak, bidang hukum pidana, perdata, dan sebagainya.

Untuk bantuan hukum atau jasa pengacara perceraian silahkan klik link dibawah ini

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *