Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Pluit JAKARTA UTARA

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Pluit JAKARTA UTARA

APA ITU SENGKETA TANAH

Sebelum membahas Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Pluit JAKARTA UTARA, sebaiknya kita mengetahui pengertian atau apa itu sengketa tanah. Sengketa pertanahan merupakan proses interaksi antara dua orang atau lebih, atau grup yang masing-masing mengusahakan obyek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang dan udara yang berada dibatas tanah yang bermasalah.

PERATURAN MENTRI MENGENAI SENGKETA TANAH

Terkait sengketa tanah, terdapat peraturan terpaut perkara mengenai pertanahan, adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan atau Permen Agraria 11/2016.

Dalam peraturan tersebut, yang termasuk dengan kasus pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penyelesaian berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pertanahan.

Maka, persoalan pertanahan dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Sengketa Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.

2. Konflik Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.

3. Perkara Tanah adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Jika persoalan yang Anda hadapi belum disampaikan ke lembaga peradilan, maka perkara Anda termasuk sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah dilakukan berdasarkan:

• Prakarsa dari kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau
• Adanya Keluhan masyarakat

Kemudian, jika saat ini Anda tengah terpaut perkara sengketa tanah, inilah tahapan penyelesaian yang bisa dilakukan, dikutip dari laman bpn.go.id;

HAL-HAL PENTING MENGENAI SENGKETA TANAH

A. Pelayanan pengaduan dan informasi perkara

  1. Laporan diajukan lewat loket pengaduan.
  2. Pendaftaran terhadap laporan yang diterima.
  3. Penyampaian informasi, dikelompokkan menjadi :
    Informasi rahasia: Perlu ijin Kepala BPN RI atau Pejabat yang ditunjuk.
    Informasi Terbatas: Diberikan pada pihak yang memenuhi syarat.
    Informasi Terbuka untuk umum: Diberikan pada pihak yang membutuhkan.

B.Pengkajian Kasus

  1. Untuk mengetahui faktor pemicu.
  2. mengkaji data yang ada.
  3. Merumuskan suatu saran penyelesaian perkara.

C.Penanganan Kasus

Penanganan terhadap kasus pertanahan yang dilaporkan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional RI dilakukan dengan langkah-langkah:

  • Pengolahan data pengaduan, penelitian lapangan/koordinasi/investigasi.
  • Penyelenggaraan gelar perkara/pembuatan berita acara.
  • Analisis/Penyusunan Risalah Pengolahan Data/surat keputusan.
  • Monitoring dan peni;aian terhadap hasil penanganan kasus.

Untuk suatu kasus pertanahan tertentu yang dianggap strategis, dilaksanakan pembentukan tim penanganan kasus potensi konflik strategis.

D.Penyelesaian Kasus

Penyelesaian suatu perkara pertanahan dikelompokkan menjadi dua yaitu :

  • Penyelesaian menggunakan jalur hukum atau pengadilan.
  • Penyelesaian menggunakan proses mediasi.

Sedangkan untuk pelayanan pengelolaan pengaduan pertanahan, Anda dapat mendatangi langsung kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat.

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Pluit JAKARTA UTARA

Biaya menggunakan jasa lawyer sengketa tanah umumnya ditetapkan berdasarkan biaya-biaya yang diperlukan untuk gaji para karyawan yang bekerja di kantor pengacara, biaya operasional, transportasi, waktu yang digunakan oleh advokat, dan sebagainya.

Fee jasa konsultan hukum  terbagi menjadi 3 golongan, yakni:

  • Lawyer fee, yang umumnya dibayarkan di muka sebagai biaya profesional pengacara.
  • Operational fee, yang dibayarkan klien selama perkara mereka ditangani oleh lawyer.
  • Success fee, dengan persentase yang ditetapkan dari hasil kesepakatan antara pengacara dengan klien. Success fee diberikan oleh klien jika pengacara bisa memenangkan perkaranya. Akan tetapi, jika tidak berhasil dalam persidangan, maka pengacara tak akan memperoleh success fee.

Seperti dijelaskan di atas, salah satu hal yang memengaruhi biaya lawyer adalah lokasi atau kota. Untuk kota-kota kecil seperti bogor misalnya, tarif konsultan hukum ligitasi untuk perkara kecil biasanya di kisaran Rp4 juta sampai Rp6 juta. Sementara, perkara yang sama di kota-kota besar sekelas Jakarta, fee advokat bisa mencapai angka Rp15 juta.

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Pluit JAKARTA UTARA

 JASA PENGACARA SENGKETA TANAH

Untuk mengatasi sengketa tanah, maka Anda harus menggunakan jasa konsultan hukum sengketa tanah yang ahli dan berpengalaman soal sengketa tanah.

Penyelesaian perkara sengketa tanah tidak hanya lewat jalur Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri, akan tetapi kadang juga perlu adanya Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila berkaitan dengan Sertifikat yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional/ATR BPN.

Oleh sebab itu lawyer perkara pertanahan harus ahli tidak hanya dibidang perdata saja, akan tetapi juga harus ahli dibidang Hukum Administrasi Negara atau bahkan Tata Negara, sebab sengketa tanah tidak hanya persoalan Privat, akan tetapi juga persoalan Publik yang melibatkan Negara dalam pengesahan sertifikat oleh Negara dalam hal ini Badan Pertenahan Nasional/ATR BPN.

Tri & Rekan Law Firm

Sebagai Pengacara advokat dan konsultan hukum berdedikasi untuk memberikan kontribusi kami di bidang hukum, beberapa bidang yang kami jalani seperti : hukum pidana,hukum perdata,hukum pertanahan,hukum perburuhan, hukum keluarga : gugatan cerai / perceraian, permasalahan harta gono-gini, wali asuh anak, bidang hukum pidana, perdata, dan sebagainya.

Untuk bantuan hukum atau jasa pengacara perceraian silahkan klik link dibawah ini

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *