Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Ratu Jaya DEPOK

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Ratu Jaya DEPOK

APA ITU SENGKETA TANAH

Sebelum membahas Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Ratu Jaya DEPOK, sebaiknya kita mengetahui pengertian atau apa itu sengketa tanah. Sengketa pertanahan yaitu proses interaksi antara dua orang atau lebih, atau grup yang masing-masing mengusahakan kepentingannya, yaitu tanah dan benda-benda lain yang terpaut dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang dan udara yang terdapat dibatas tanah yang bersangkutan.

PERATURAN MENTRI MENGENAI SENGKETA TANAH

Terpaut sengketa tanah, ada peraturan terkait kasus mengenai pertanahan, yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan atau Permen Agraria 11/2016.

Dalam peraturan tersebut, yang termasuk dengan kasus pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk memperoleh penindakan didasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pertanahan.

Jadi, kasus tanah dibagi menjadi 3, yakni:

1. Sengketa Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.

2. Konflik Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.

3. Perkara Tanah adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Jika kasus yang Anda hadapi tidak disampaikan ke lembaga peradilan, maka perkara Anda termasuk sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah dilakukan berdasarkan:

• Prakarsa dari kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau
• Adanya Laporan masyarakat

Lantas, jika saat ini Anda tengah terpaut perkara sengketa tanah, inilah tahapan penyelesaian yang dapat dilakukan, dikutip dari laman bpn.go.id;

HAL-HAL PENTING MENGENAI SENGKETA TANAH

A. Pelayanan pengaduan dan informasi perkara

  1. Aduan diajukan melalui loket pengaduan.
  2. Pendaftaran terhadap pengaduan yang diterima.
  3. Penyampaian informasi, dikelompokkan menjadi :
    Informasi rahasia: Perlu ijin Kepala BPN RI atau Pejabat yang ditunjuk.
    Informasi Terbatas: Diberikan pada pihak yang memenuhi syarat.
    Informasi Terbuka untuk umum: Diberikan pada pihak yang membutuhkan.

B.Pengkajian Kasus

  1. Untuk mengetahui faktor pencetus.
  2. Memeriksa data yang ada.
  3. Menyusun suatu rekomendasi penyelesaian kasus.

C.Penanganan Kasus

Penyelesaian terhadap perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional RI dilakukan dengan tahapan:

  • Pengolahan data pengaduan, pemeriksaan lapangan/koordinasi/investigasi.
  • Penyelenggaraan gelar kasus/penyiapan berita acara.
  • Analisa/Penyusunan Risalah Pengolahan Data/surat keputusan.
  • Pengawasan dan peni;aian terhadap hasil penanganan perkara.

Untuk suatu perkara pertanahan tertentu yang dianggap strategis, dilaksanakan penyusunan tim penanganan kasus potensi konflik strategis.

D.Penyelesaian Kasus

Penyelesaian suatu perkara pertanahan dibagi menjadi dua yakni :

  • Penyelesaian melalui jalur hukum atau pengadilan.
  • Penyelesaian menggunakan proses mediasi.

Sedangkan untuk layanan pengelolaan pengaduan pertanahan, Anda dapat mendatangi langsung kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat.

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Ratu Jaya DEPOK

Tarif memakai jasa konsultan hukum sengketa tanah umumnya ditentukan berdasarkan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk gaji para karyawan yang bekerja di law firm pengacara, biaya operasional, transportasi, waktu yang dihabiskan oleh konsultan hukum, dan sebagainya.

Fee jasa konsultan hukum  terbagi menjadi 3 jenis, yakni:

  • Lawyer fee, yang biasanya dibayarkan di muka sebagai biaya profesional pengacara.
  • Operational fee, yang dibayarkan klien selama kasus mereka ditangani oleh konsultan hukum.
  • Success fee, dengan persentase yang ditetapkan dari hasil perjanjian antara pengacara dengan klien. Success fee dibayarkan oleh klien ketika lawyer dapat memenangkan perkaranya. Akan tetapi, jika kalah dalam persidangan, maka pengacara tidak memperoleh success fee.

Seperti diuraikan di atas, salah satu factor yang menjadi standar biaya advokat adalah lokasi atau kota. Untuk kota-kota kecil seperti bogor misalnya, biaya konsultan hukum ligitasi untuk kasus kecil berada di kisaran Rp4 juta sampai Rp6 juta. Sementara, perkara yang sama di kota-kota besar sekelas Jakarta, fee advokat bisa mencapai angka Rp15 juta.

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Ratu Jaya DEPOK 

 JASA PENGACARA SENGKETA TANAH

Untuk mengatasi sengketa tanah, sebaiknya Anda harus menyewa jasa konsultan hukum sengketa tanah yang ahli dan berpengalaman soal sengketa tanah.

Penanganan perkara sengketa tanah tidak hanya melalui jalur Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri, namun kadang juga perlu adanya Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika terpaut dengan Sertifikat yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional/ATR BPN.

Oleh sebab itu pengacara perkara pertanahan harus ahli tidak hanya dibidang perdata saja, akan tetapi juga harus ahli dibidang Hukum Administrasi Negara atau bahkan Tata Negara, karena sengketa tanah tidak hanya persoalan Privat, melainkan juga persoalan Publik yang melibatkan Negara dalam pengesahan sertifikat oleh Negara dalam hal ini Badan Pertenahan Nasional/ATR BPN.

Tri & Rekan Law Firm

Sebagai Pengacara advokat dan konsultan hukum berdedikasi untuk memberikan kontribusi kami di bidang hukum, beberapa bidang yang kami jalani seperti : hukum pidana,hukum perdata,hukum pertanahan,hukum perburuhan, hukum keluarga : gugatan cerai / perceraian, permasalahan harta gono-gini, wali asuh anak, bidang hukum pidana, perdata, dan sebagainya.

Untuk bantuan hukum atau jasa pengacara perceraian silahkan klik link dibawah ini

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *