Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Sungai Bambu JAKARTA UTARA

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Sungai Bambu JAKARTA UTARA

APA ITU SENGKETA TANAH

Sebelum membahas Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Sungai Bambu JAKARTA UTARA, sebaiknya kita mengetahui pengertian atau apa itu sengketa tanah. Sengketa pertanahan adalah proses interaksi antara dua orang atau lebih, atau kelompok yang masing-masing mendapatkan hak hak, yaitu tanah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang dan udara yang ada dibatas tanah yang bersengketa.

PERATURAN MENTRI MENGENAI SENGKETA TANAH

Mengenai sengketa tanah, ada peraturan terpaut perkara tentang pertanahan, yakni Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan atau Permen Agraria 11/2016.

Dalam Permen Agraria 11/2016, yang termasuk dengan kasus pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk memperoleh penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pertanahan.

Dengan demikian, perkara pertanahan dibagi menjadi 3, sebagai berikut:

1. Sengketa Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.

2. Konflik Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.

3. Perkara Tanah adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Jika perkara yang Anda hadapi belum sampai ke lembaga peradilan, maka kasus Anda termasuk sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah dilakukan berdasarkan:

• Inisiatif dari kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau
• Adanya Laporan masyarakat

Lantas, jika saat ini Anda tengah tersangkut perkara sengketa tanah, berikut langkah-langkah penyelesaian yang bisa dilakukan, dikutip dari laman bpn.go.id;

HAL-HAL PENTING MENGENAI SENGKETA TANAH

A. Pelayanan pengaduan dan informasi perkara

  1. Aduan disampaikan lewat loket pengaduan.
  2. Dilakukan register untuk laporan yang diterima.
  3. Penyampaian informasi, digolongkan menjadi :
    Informasi rahasia: Perlu ijin Kepala BPN RI atau Pejabat yang ditunjuk.
    Informasi Terbatas: Diberikan pada pihak yang memenuhi syarat.
    Informasi Terbuka untuk umum: Diberikan pada pihak yang membutuhkan.

B.Pengkajian Kasus

  1. Untuk mengetahui faktor pencetus.
  2. Memeriksa data yang ada.
  3. Menyusun suatu usulan penyelesaian kasus.

C.Penanganan Kasus

Penyelesaian suatu perkara pertanahan yang dilaporkan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional RI dilakukan dengan tahapan:

  • Pengolahan data laporan, pemeriksaan lapangan/koordinasi/investigasi.
  • Penyelenggaraan gelar perkara/penyiapan berita acara.
  • Analisis/Penyusunan Risalah Pengolahan Data/surat keputusan.
  • Monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanganan perkara.

Untuk suatu perkara pertanahan tertentu yang dianggap strategis, dilaksanakan pembentukan tim penanganan perkara potensi konflik strategis.

D.Penyelesaian Kasus

Penyelesaian suatu perkara pertanahan dikelompokkan menjadi dua yaitu :

  • Penyelesaian melalui jalur hukum atau pengadilan.
  • Penyelesaian menggunakan proses mediasi.

Sedangkan untuk pelayanan pengelolaan pengaduan pertanahan, Anda bisa mendatangi langsung kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat.

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Sungai Bambu JAKARTA UTARA

Tarif memakai jasa lawyer sengketa tanah umumnya ditentukan berdasarkan biaya-biaya yang diperlukan untuk gaji para karyawan yang bekerja di law firm lawyer, biaya operasional, transportasi, waktu yang digunakan oleh pengacara, dan sebagainya.

Tarif jasa advokat  terbagi menjadi 3 golongan, sebagai berikut:

  • Lawyer fee, yang biasanya dibayarkan di muka sebagai biaya profesional pengacara.
  • Operational fee, yang dikeluarkan klien selama kasus mereka ditangani oleh lawyer.
  • Success fee, dengan persentase yang ditentukan dari hasil perjanjian antara pengacara dengan klien. Success fee dibayarkan oleh klien jika pengacara bisa memenangkan kasusnya. Akan tetapi, jika tidak berhasil dalam persidangan, maka pengacara tak akan memperoleh success fee.

Seperti diuraikan di atas, salah satu hal yang yang menjadi patokan fee advokat adalah lokasi atau kota. Untuk kota-kota kecil seperti bogor misalnya, tarif konsultan hukum ligitasi untuk perkara kecil biasanya di kisaran Rp4 juta sampai Rp6 juta. Sementara, perkara yang sama di kota-kota besar sekelas Jakarta, biaya konsultan hukum dapat mencapai angka Rp15 juta.

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Sungai Bambu JAKARTA UTARA

 JASA PENGACARA SENGKETA TANAH

Untuk mengatasi sengketa tanah, maka Anda harus memakai jasa advokat sengketa tanah yang ahli dan berpengalaman soal sengketa tanah.

Penyelesaian kasus sengketa tanah tidak hanya lewat jalur Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri, akan tetapi kadang juga perlu adanya Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terkait dengan Sertifikat yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional/ATR BPN.

Oleh karena itu lawyer kasus pertanahan harus ahli tidak hanya dibidang perdata saja, akan tetapi juga harus ahli dibidang Hukum Administrasi Negara atau bahkan Tata Negara, karena sengketa tanah tidak hanya persoalan Privat, akan tetapi juga persoalan Publik yang melibatkan Negara dalam pengesahan sertifikat oleh Negara dalam hal ini Badan Pertenahan Nasional/ATR BPN.

Tri & Rekan Law Firm

Sebagai Pengacara advokat dan konsultan hukum berdedikasi untuk memberikan kontribusi kami di bidang hukum, beberapa bidang yang kami jalani seperti : hukum pidana,hukum perdata,hukum pertanahan,hukum perburuhan, hukum keluarga : gugatan cerai / perceraian, permasalahan harta gono-gini, wali asuh anak, bidang hukum pidana, perdata, dan sebagainya.

Untuk bantuan hukum atau jasa pengacara perceraian silahkan klik link dibawah ini

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *