Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Tanah Tinggi JAKARTA PUSAT

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Tanah Tinggi JAKARTA PUSAT

APA ITU SENGKETA TANAH

Sebelum membahas Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Tanah Tinggi JAKARTA PUSAT, sebaiknya kita mengetahui pengertian atau apa itu sengketa tanah. Sengketa tanah adalah proses interaksi antara dua orang atau lebih, atau grup yang masing-masing mendapatkan hak hak, yaitu tanah dan hal-hal lain yang terpaut dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang dan udara yang ada dibatas tanah yang bersengketa.

PERATURAN MENTRI MENGENAI SENGKETA TANAH

Terpaut sengketa pertanahan, ada peraturan terkait kasus mengenai pertanahan, yakni Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan atau Permen Agraria 11/2016.

Dalam peraturan tersebut, yang dikatakan dengan perkara pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pertanahan.

Maka, kasus pertanahan dibagi menjadi 3, yakni:

1. Sengketa Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.

2. Konflik Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.

3. Perkara Tanah adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Jika perkara yang Anda hadapi tidak disampaikan ke lembaga peradilan, maka perkara Anda adalah sengketa tanah. Penyelesaian sengketa pertanahan dilakukan berdasarkan:

• Inisiatif dari kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau
• Adanya Keluhan masyarakat

Lalu, jika sekarang Anda tengah tersandung perkara sengketa tanah, inilah tahapan penyelesaian yang bisa dilakukan, dikutip dari laman bpn.go.id;

HAL-HAL PENTING MENGENAI SENGKETA TANAH

A. Pelayanan pengaduan dan informasi perkara

  1. Aduan disampaikan melalui loket pengaduan.
  2. Pencatatan terhadap laporan yang diterima.
  3. Penyampaian informasi, dikelompokkan menjadi :
    Informasi rahasia: Perlu ijin Kepala BPN RI atau Pejabat yang ditunjuk.
    Informasi Terbatas: Diberikan pada pihak yang memenuhi syarat.
    Informasi Terbuka untuk umum: Diberikan pada pihak yang membutuhkan.

B.Pengkajian Kasus

  1. Untuk mengetahui faktor penyebab.
  2. Memeriksa data yang ada.
  3. Merumuskan suatu saran penyelesaian perkara.

C.Penanganan Kasus

Penanganan terhadap perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional RI dilakukan dengan langkah-langkah:

  • Pengolahan data pengaduan, pengecekan lapangan/koordinasi/investigasi.
  • Penyelenggaraan gelar perkara/penyiapan berita acara.
  • Analisa/Penyusunan Risalah Pengolahan Data/surat keputusan.
  • Monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanganan perkara.

Untuk suatu perkara pertanahan tertentu yang dianggap strategis, dilakukan pembuatan tim penanganan perkara potensi konflik strategis.

D.Penyelesaian Kasus

Penyelesaian suatu kasus pertanahan dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

  • Penyelesaian menggunakan jalur hukum atau pengadilan.
  • Penyelesaian dengan proses mediasi.

Sedangkan untuk pelayanan pengelolaan pengaduan pertanahan, Anda bisa mendatangi langsung kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat.

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Tanah Tinggi JAKARTA PUSAT

Biaya menyewa jasa konsultan hukum sengketa tanah biasanya ditentukan berdasarkan biaya-biaya yang diperlukan untuk gaji para karyawan yang bekerja di law firm lawyer, biaya operasional, transportasi, waktu yang dihabiskan oleh konsultan hukum, dan sebagainya.

Tarif jasa pengacara  terbagi menjadi 3 golongan, sebagai berikut:

  • Lawyer fee, yang umumnya dibayarkan di muka sebagai biaya profesional pengacara.
  • Operational fee, yang dibayarkan klien selama perkara mereka ditangani oleh konsultan hukum.
  • Success fee, dengan persentase yang ditetapkan dari hasil kesepakatan antara pengacara dengan klien. Success fee diberikan oleh klien jika lawyer bisa memenangkan perkaranya. Akan tetapi, jika kalah dalam persidangan, maka pengacara tidak memperoleh success fee.

Seperti diuraikan di atas, salah satu factor yang yang menjadi patokan fee lawyer adalah lokasi atau kota. Di kota-kota kecil seperti bogor misalnya, fee advokat ligitasi untuk perkara kecil berada di kisaran Rp4 juta sampai Rp6 juta. Sementara, kasus yang sama di kota-kota besar sekelas Jakarta, tarif konsultan hukum bisa mencapai angka Rp15 juta.

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Tanah Tinggi JAKARTA PUSAT

 JASA PENGACARA SENGKETA TANAH

Untuk mengatasi sengketa pertanahan, maka Anda harus menggunakan jasa pengacara sengketa tanah yang ahli dan berpengalaman soal sengketa tanah.

Penanganan perkara sengketa tanah tidak hanya lewat jalur Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri, namun kadang juga perlu adanya Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika terkait dengan Sertifikat yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional/ATR BPN.

Oleh karena itu pengacara kasus pertanahan harus ahli tidak hanya dibidang perdata saja, akan tetapi juga harus ahli dibidang Hukum Administrasi Negara atau bahkan Tata Negara, sebab sengketa tanah bukan hanya persoalan Privat, akan tetapi juga persoalan Publik yang melibatkan Negara dalam pengesahan sertifikat oleh Negara dalam hal ini Badan Pertenahan Nasional/ATR BPN.

Tri & Rekan Law Firm

Sebagai Pengacara advokat dan konsultan hukum berdedikasi untuk memberikan kontribusi kami di bidang hukum, beberapa bidang yang kami jalani seperti : hukum pidana,hukum perdata,hukum pertanahan,hukum perburuhan, hukum keluarga : gugatan cerai / perceraian, permasalahan harta gono-gini, wali asuh anak, bidang hukum pidana, perdata, dan sebagainya.

Untuk bantuan hukum atau jasa pengacara perceraian silahkan klik link dibawah ini

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *