Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Tanjung Duren Utara JAKARTA BARAT

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Tanjung Duren Utara JAKARTA BARAT

APA ITU SENGKETA TANAH

Sebelum membahas Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Tanjung Duren Utara JAKARTA BARAT, sebaiknya kita mengetahui pengertian atau apa itu sengketa tanah. Sengketa tanah adalah proses interaksi antara dua orang atau lebih, atau grup yang masing-masing mengusahakan kepentingannya, yaitu tanah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang dan udara yang berada dibatas tanah yang bersangkutan.

PERATURAN MENTRI MENGENAI SENGKETA TANAH

Terpaut sengketa pertanahan, terdapat peraturan terkait perkara tentang pertanahan, adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan atau Permen Agraria 11/2016.

Dalam peraturan tersebut, yang termasuk dengan kasus pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penanganan didasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pertanahan.

Maka, persoalan pertanahan digolongkan menjadi tiga, yaitu:

1. Sengketa Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.

2. Konflik Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.

3. Perkara Tanah adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Jika persoalan yang Anda hadapi tidak disampaikan ke lembaga peradilan, maka perkara Anda termasuk sengketa tanah. Penyelesaian sengketa pertanahan dilakukan berdasarkan:

• Gagasan dari kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau
• laporan masyarakat

Lantas, jika saat ini Anda tengah terpaut kasus sengketa tanah, berikut tahapan penanganan yang dapat dilakukan, dikutip dari laman bpn.go.id;

HAL-HAL PENTING MENGENAI SENGKETA TANAH

A. Pelayanan pengaduan dan informasi kasus

  1. Laporan disampaikan melalui loket pengaduan.
  2. Pencatatan terhadap pengaduan yang diterima.
  3. Penyampaian informasi, dikelompokkan menjadi :
    Informasi rahasia: Perlu ijin Kepala BPN RI atau Pejabat yang ditunjuk.
    Informasi Terbatas: Diberikan pada pihak yang memenuhi syarat.
    Informasi Terbuka untuk umum: Diberikan pada pihak yang membutuhkan.

B.Pengkajian Kasus

  1. Untuk mengetahui faktor pemicu.
  2. Memeriksa data yang ada.
  3. Menyusun suatu saran penyelesaian perkara.

C.Penanganan Kasus

Penindakan suatu kasus pertanahan yang dilaporkan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional RI dilakukan dengan langkah-langkah:

  • Pengolahan data laporan, penelitian lapangan/koordinasi/investigasi.
  • Penyelenggaraan gelar perkara/menyusun berita acara.
  • Analisis/Penyusunan Risalah Pengolahan Data/surat keputusan.
  • Pengawasan dan evaluasi terhadap hasil penanganan perkara.

Untuk suatu perkara pertanahan tertentu yang dianggap strategis, dilakukan pembuatan tim penanganan perkara potensi konflik strategis.

D.Penyelesaian Kasus

Penyelesaian suatu perkara pertanahan dibagi menjadi dua yakni :

  • Penyelesaian melalui jalur hukum lewat pengadilan.
  • Penyelesaian dengan proses mediasi.

Sedangkan untuk layanan pengelolaan pengaduan pertanahan, Anda bisa mendatangi langsung kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat.

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Tanjung Duren Utara JAKARTA BARAT

Tarif menyewa jasa lawyer sengketa tanah biasanya ditentukan berdasarkan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk gaji para pegawai yang bekerja di law firm lawyer, biaya operasional, transportasi, waktu yang digunakan oleh advokat, dan sebagainya.

Tarif jasa pengacara  terbagi menjadi 3 golongan, sebagai berikut:

  • Lawyer fee, yang umumnya dibayarkan di muka sebagai biaya profesional pengacara.
  • Operational fee, yang dibayarkan klien selama kasus mereka ditangani oleh konsultan hukum.
  • Success fee, dengan persentase yang ditetapkan dari hasil perjanjian antara pengacara dengan klien. Success fee dibayarkan oleh klien apabila konsultan hukum bisa memenangkan perkaranya. Namun, jika kalah dalam persidangan, maka pengacara tidak memperoleh success fee.

Seperti dijelaskan di atas, salah satu factor yang menjadi standar biaya lawyer adalah lokasi atau kota. Di kota-kota kecil seperti bogor misalnya, fee lawyer ligitasi untuk kasus kecil standar di kisaran Rp4 juta sampai Rp6 juta. Sementara, kasus yang sama di kota-kota besar sekelas Jakarta, biaya konsultan hukum dapat mencapai angka Rp15 juta.

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Tanjung Duren Utara JAKARTA BARAT

 JASA PENGACARA SENGKETA TANAH

Untuk mengatasi sengketa tanah, sebaiknya Anda wajib memanfaatkan jasa lawyer sengketa tanah yang ahli dan berpengalaman soal sengketa tanah.

Penyelesaian perkara sengketa tanah tidak hanya melalui jalur Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri, akan tetapi kadang juga ditambah dengan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terpaut dengan Sertifikat yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional/ATR BPN.

Oleh karena itu advokat perkara pertanahan harus ahli tidak hanya dibidang perdata saja, akan tetapi juga harus ahli dibidang Hukum Administrasi Negara atau bahkan Tata Negara, sebab sengketa tanah bukan hanya persoalan Privat, akan tetapi juga persoalan Publik yang melibatkan Negara dalam pengesahan sertifikat oleh Negara dalam hal ini Badan Pertenahan Nasional/ATR BPN.

Tri & Rekan Law Firm

Sebagai Pengacara advokat dan konsultan hukum berdedikasi untuk memberikan kontribusi kami di bidang hukum, beberapa bidang yang kami jalani seperti : hukum pidana,hukum perdata,hukum pertanahan,hukum perburuhan, hukum keluarga : gugatan cerai / perceraian, permasalahan harta gono-gini, wali asuh anak, bidang hukum pidana, perdata, dan sebagainya.

Untuk bantuan hukum atau jasa pengacara perceraian silahkan klik link dibawah ini

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *