Hak Asuh Anak Mutlak Jatuh Kepada Ibu, Apakah Ayah Tidak Bisa dapat Hak Asuh Anak Setelah Bercerai?
Perceraian bukan hanya mengubah dinamika antara pasangan, tetapi juga berdampak pada anak-anak yang terlibat. Hak asuh anak merupakan hal yang kompleks dan harus diatur dengan cermat setelah perceraian, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU Perkawinan pasal 41.
Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan bahwa pihak istri berhak menjadi wali bagi anak-anak yang masih di bawah usia 12 tahun. Selain itu, ia berhak menerima nafkah selama 3 bulan 10 hari serta mendapatkan bagian harta gono-gini, sebanyak setengah dari seluruh harta yang dikumpulkan selama pernikahan.
Tetapi, perlu diingat bahwa meskipun hak asuh anak mungkin berada di tangan ibu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 41 menegaskan bahwa kedua orang tua memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak mereka. Ini adalah komitmen yang harus dipatuhi.
Terkait dengan hukum Islam, penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Menurut instruksi ini:
- Pemeliharaan anak di bawah usia 7 tahun adalah hak ibu.
- Anak yang berusia di atas 7 tahun memiliki kebebasan untuk memilih pemegang hak pemeliharaan, baik ayah atau ibu.
- Biaya pemeliharaan akan ditanggung oleh ayah.
Penting untuk memahami dan mematuhi aturan ini untuk memastikan kesejahteraan anak pasca perceraian. Dalam menghadapi proses perceraian, konsultasikanlah dengan ahli hukum kami di TRI & Rekan Law Firm untuk panduan yang tepat sesuai situasi Anda.
Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Kapan Bisa Jatuh ke Ayah Menurut Hukum?
“Kapan hak asuh anak bisa jatuh ke tangan ayah setelah perceraian? Pelajari syarat-syaratnya dan bagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 mempengaruhi penentuan hak asuh anak.”
Hak asuh anak setelah perceraian adalah hal penting yang harus diatur dengan bijak setelah perceraian. Namun, tahukah Anda bahwa hak asuh anak bisa saja jatuh ke tangan ayah? Ya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973, ada beberapa alasan yang dapat membuat hak asuh anak berpindah ke ayah.
- Ibu Memiliki Perilaku Buruk: Hak asuh anak biasanya diberikan pada ibu pasca perceraian. Namun, jika ibu terlibat dalam perilaku yang tidak pantas, seperti judi, penyalahgunaan alkohol, atau perilaku kasar terhadap anak, hak asuh bisa dipindahkan ke ayah.
- Ibu Dipenjara: Jika ibu terbukti melakukan tindakan kriminal dan dipenjara, hak asuh anak, terutama anak yang berusia 5 tahun ke atas, dapat diberikan kepada ayah.
- Ketidakmampuan Menjamin Keselamatan Anak: Hak asuh anak juga bisa dialihkan ke ayah jika ibu tidak mampu menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak, terutama jika ibu mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi.
- Selingkuh yang Terbukti: Pernikahan adalah komitmen, dan perselingkuhan adalah serangan terhadap komitmen tersebut. Jika istri terbukti berselingkuh, hak asuh anak bisa jatuh ke tangan suami sesuai Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
Ternyata, meskipun hak asuh anak cenderung diberikan pada ibu, hukum mengakui bahwa dalam situasi tertentu, hak ini dapat beralih ke ayah. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi.
Dalam hukum Islam, aturan mengenai hak asuh anak yang diputuskan setelah perceraian orang tua dijelaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut instruksi ini:
- Anak yang belum berusia 7 tahun berhak mendapatkan pemeliharaan dari ibu dan mendapat nafkah dari ayah.
- Anak yang berusia di atas 7 tahun dapat memilih antara pemeliharaan ayah atau ibu.
- Semua biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, setidaknya sampai anak tersebut berusia 21 tahun.
Penting untuk memahami hukum terkait hak asuh anak pasca perceraian dengan baik. Dalam menghadapi situasi ini, konsultasikan dengan Pengacara Perceraian kami di TRI & Rekan Law Firm untuk panduan yang tepat sesuai keadaan Anda.
