Jasa Pengacara Hukum Perjanjian

Tahukah Anda apa perbedaan perjanjian, kontrak, dan perikatan? Sebelum membahas mengenai hukum perjanjian, kita akan bahas perbedaan ketiganya terlebih dulu.

Perbedaan Perjanjian, Kontrak dan Perikatan

  1. Tentang Perikatan

Perikatan ialah sebuah hubungan hukum yang terjadi antara 2 pihak, yang mana salah satu pihak berhak menuntut hal tertentu dari pihak lain. Kemudian pihak lainnya berkewajiban memenuhi tuntutan dari pihak pertama tadi. Pihak yang memiliki hak menuntut bernama kreditur atau pemberi hutang sedangkan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut bernama debitur atau yang berhutang.

Perikatan biasanya bisa timbul dikarenakan adanya perjanjian ataupun undang-undang. Adapun perjanjian itu sendiri ialah sumber perikatan. Biasanya dalam perjanjian, kedua belah pihak yang telah menandatangani, menghendaki adanya kaitan hukum yang terjadi antara mereka. Dengan menghendaki adanya hubungan perikatan.

  1. Tentang Perjanjian

Perjanjian sendiri diatur lewat pasal 1313 KUHP, yakni sebuah perbuatan dimana satu pihak atau lebih telah mengikatkan dirinya dengan satu pihak lain ataupun lebih. Hal ini berbeda dengan definisi perikatan sebagai sebuah hubungan hukum, tapi perjanjian sendiri ialah sebuah perbuatan hukum. Atas perbuatan hukum inilah bisa menimbulkan adanya kaitan hukum perikatan, karenanya bisa dikatakan jika perjanjian adalah sumber perikatan.

  1. Tentang Kontrak

Selain perjanjian, ada juga istilah kontrak. Dimana secara gramatikal sendiri, istilah kontrak diadaptasi dari Bahasa Inggris, yakni contract. Sebenarnya antara perjanjian dan kontrak memiliki pengertian serupa, yakni sebuah perbuatan hukum yang saling mengikatkan beberapa pihak dalam sebuah hubungan hukum perikatan. Biasanya istilah kontrak paling sering diaplikasikan dalam dunia bisnis. Sebab sangat jarang orang menjalankan usaha mereka asal-asalan, dengan demikian kontrak-kontrak usaha biasanya dibuat tertulis, dengan demikian kontrak juga bisa disebut dengan perjanjian tertulis.

Peraturan Hukum perjanjian

Berdasarkan Pasal 1313 KUHP, perbuatan dimana satu pihak ataupun lebih telah mengikatkan dirinya kepada satu pihak lainnya atau lebih. Berdasarkan peristiwa tersebut, timbullah sebuah hubungan hukum yang terjadi antara 2 pihak atau lebih dengan istilah Perikatan. Dimana di dalamnya tertuang hak maupun kewajiban diantara masing-masing pihak yang melakukan perjanjian.

Perjanjian bisa dikatakan sebagai suatu perbuatan hukum dari 2 orang/pihak atau lebih yang mempunyai akibat hukum terhadap hak maupun kewajiban bagi pembuatnya. Menurut Praktik Hukum untuk Hukum Perjanjian, dalam perjanjian terdapat kegiatan di bawah ini :

  • Menyerahkan sesuatu, seperti pembayaran uang
  • Melakukan sesuatu, seperti melakukan pekerjaan, dan
  • Tidak melakukan sesuatu, seperti penentuan hari libur pada hari minggu, dengan demikian pekerja boleh diperkenankan untuk tidak bekerja.

Dalam syarat sahnya perjanjian sendiri terdapat 4 terdiri atas syarat objektif dan syarat subjektif yang telah diatur pada pasal 1320 KUHP, dimana syarat subjektif yang menyangkut para pembuatnya tak dipenuhi syarat-syarat seperti sepakat, cakap, hal tertentu dan sebab yang halal, yang menyebabkan perjanjian bisa dibatalkan. Menyangkut praktik hukum perjanjian ini, Anda bisa berkonsultasi dengan jasa pengacara dan konsultan hukum!

BIDANG PRAKTIK

ANDA PUNYA KASUS HUKUM?

Konsultasi dengan lawyer kami via whatsapp