Jasa Pengacara Sengketa Tanah

Kebutuhan tanah sekarang ini memang semakin meningkat seiring perkembangan perekonomian yang ada di Indonesia, serta meningkatnya kebutuhan yang berhubungan dengan tanah lainnya. Tanah tak hanya sebagai tempat untuk tinggal saja, tetapi juga bisa dijadikan sebagai tempat usaha, jaminan untuk memperoleh pinjaman bank, jual beli, sewa menyewa, dan untuk kebutuhan usaha lainnya.

Mengingat begitu pentingnya manfaat tanah bagi badan hukum atau orang menuntut jaminan kepastian peraturan atau hukum atas kepemilikan tanah itu sendiri. Seiring dengan berkembangnya zaman yang memasuki globalisasi, membuat kesempatan para investor asing dalam berinvestasi sekaligus membuka usaha ataupun mempunyai properti di negara Indonesia sendiri semakin besar. Hal ini dikarenakan, Indonesia sendiri adalah negara yang memiliki tingkat perekonomian yang kian berkembang. Karenanya membaut pengusaha-pengusaha pun melirik negara kita sebagai tempat membuka berbagai macam bisnis.

Peraturan Hukum Tentang Kepemilikan Tanah

Peraturan hukum tentang tanah memang banyak tersebar lewat beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya ialah Peraturan Pemerintah No.40 Th.1996 mengenai Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas Tanah dan Hak Guna Usaha. Sementara Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional/Menteri Agraria sendiri tertuang dalam Nomor 3 Th.1999 mengenai Pelimpahan Kewenangan atas Pemberian dan mengenai batalnya Keputusan Pemberian atas Hak Tanah, dan sebagainya.

Menurut ruang lingkup dari Agraria dalam praktik hukum untuk pertanahan dan properti, menjelaskan bahwa tanah adalah permukaan bumi, sebagai bagian dari bumi itu sendiri. Adapun maksud tanah di sini ialah bukan mengatur pertanahan dalam berbagai aspek, tetapi hanya mengatur aspek salah satunya saja yakni tanah menurut pengertian yuridis sebagai hak.

Konsep Hak Atas Tanah

Adapun konsep hak terhadap tanah yang tertuang dalam peraturan dan hukum Agraria Nasional, telah membagi beberapa ha ke atas kepemilikan tanah melalui 2 bentuk, diantaranya :

  1. Hak atas kepemilikan tanah bersifat primer, yakni hak atas kepemilikan tanah yang bisa dikuasai atau dimiliki langsung oleh badan hukum atau seorang yang memiliki waktu lama serta bisa dipindahtangankan pada ahli waris atau orang lain, meliputi Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, dan Hak Milik.
  2. Hak atas kepemilikan tanah bersifat sekunder, artinya hak atas kepemilikan tanah yang sifatnya sementara, misalnya hak menyewa tanah pertanian, hak menumpang tanah, hak gadai, dan hak usaha dengan sistem bagi hasil

Di antara hak-hak atas kepemilikan tanah di atas, hak milik termasuk hak atas tanah yang kedudukannya bisa dikatakan paling kuat jika dibandingkan hak-hak lainnya.

Hal tersebut dipertegas lagi dalam ketentuan yang tertuang pada Pasal 20 Ayat 1 UUPA yang bunyinya, Hak milik ialah hak secara turun temurun, terpenuh, terkuat, yang bisa dimiliki orang atas kepemilikan tanah, mengingat ketentuan yang tertuang pada pasal 6.

Itulah peraturan dan hukum atas kepemilikan tanah dan properti yang memang sudah diatur dengan jelas dalam undang-undang. Bagi Anda yang mengalami masalah kepemilikan tanah, jasa pengacara dan konsultan hukum Kami siap membantu Anda sampai masalah kepemilikan tanah menjadi clear!