Kasus pidana hukum umum

Praktik hukum untuk kasus pidana umum berisi akan aturan hukum pidana yang berlaku untuk semua orang di Indonesia. Aturan tersebut sudah tercantum dalam KUHP, Undang – Undang Lalu Lintas dan masih banyak lagi. Dengan adanya hukum pidana umum ini berarti setiap warga negara Indonesia memang terikat akan hukum.

Kebanyakan hukum pidana umum memiliki sanksi pidana yang dibebankan sesuai dengan perkara yang dilakukannya. Namun, hukum bisa lebih ringan dengan adanya bantuan jasa pengacara dan konsultan hukum.

Jenis – jenis Kasus Hukum Pidana umum

Seperti yang diketahui praktik hukum untuk kasus hukum pidana umum yang sering marak terjadi adalah kasus pembunuhan atau penghilangan nyawa seseorang dan kasus asusila atau pemerkosaan. Sebenarnya, beberapa perkara yang masih termasuk pidana umum adalah sebagai berikut ini.

  • Penipuan dan penggelapan uang
  • Mencemarkan nama baik hingga fitnah.
  • KDRT
  • Nikah siri atau perselingkuhan
  • Penganiayaan, pemerasan, pengeroyokan dan pengancaman.
  • Pelanggaran lalu lintas.
  • Perjudian.
  • Kecelakaan lalu lintas
  • Pencurian dan perampokan
  • Kasus pembunuhan
  • Pencabulan, pemerkosaan
  • Dan masih banyak lagi.

Bebas sanksi pidana

Dari beberapa kasus hukum pidana umum ada yang memiliki hukuman yang ringan. Salah satunya adalah pelanggaran lalu lintas yang mungkin untuk hukumannya paling ringan, yakni hanya dengan membayar denda pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, sanksi pidana juga dibebaskan untuk anak – anak.

Memang proses hukum untuk orang dewasa dan anak berbeda. Untuk anak sendiri, tindakan pidana yang dilakukan akan melalui proses yang bernama diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses pengadilan ke luar proses pengadilan pidana.

Proses diversi akan diupayakan terjadi apabila tindak pidana yang dilakukan mendapatkan pidana penjara kurang dari 7 tahun, seperti pencurian atau pengeroyokan. Apabila memang diversi tidak terjadi kesepakatan maka proses peradilan anak tentu akan dilanjutkan. Namun begitu, hukum yang diberikan kepada anak tersebut juga harus memperhatikan akan kepentingan anak tersebut, terutama dalam mengutamakan keadilan restoratif.

Memilih jasa pengacara

Dalam hukum pidana umum, jasa pengacara atau advokat hukum akan sangat membantu dalam menyelesaikan kasus. Walaupun memang terbukti merupakan pelaku perkara, setidaknya dengan adanya pengacara hukum yang diberikan akan lebih ringan dibandingkan yang diajukan oleh jaksa. Kebanyakan jasa pengacara sendiri adalah jasa yang sudah disediakan oleh pemerintah.

Namun dalam praktiknya, memilih jasa pengacara juga bisa dilakukan. Beberapa tips memilih jasa pengacara adalah sebagai berikut ini.

1. Pastikan pilih pengacara yang memang sudah profesional dan selalu memenangkan perkara yang ada.

2. Pilih konsultan hukum yang memiliki perusahaan dengan kredibilitas terbaik.

3. Pertimbangkan akan masalah harga.

Dalam masalah harga, tentu untuk warga tidak mampu akan sangat kesulitan dalam menyewa jasa pengacara. Masalah tersebut bisa menggunakan pengacara pemerintah dalam menyelesaikan praktik hukum untuk kasus pidana umum.