Jasa Praktik Hukum Perkawinan dan Perceraian

Jika memang masalah dalam berumah tangga sudah tidak dapat diselesaikan, maka jalan satu – satunya adalah perceraian. Untuk masalah perceraian tidak ada salahnya untuk mempercayakan pada jasa pengacara dan konsultan hukum terpercaya.

Namun dalam praktik hukum untuk perkawinan dan perceraian ada beberapa hal yang harus anda ketahui, seperti berikut ini. 

Sudah mantapkah bercerai? 

Bagi Anda yang berpikir bahwa perceraian adalah jalan terbaik, Anda perlu mengetahui beberapa fakta berikut ini:

  1. Pasutri yang ingin bercerai harus menjalani proses di Pengadilan Agama untuk pemeluk agama Islam dan Pengadilan Negeri untuk pemelik agama lain. Bisa diajakan dengan permohonan gugatan cerai.

  2. Untuk bisa bercerai dengan sah, ada pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan apakah perkawinan sah atau tidak. Dibuktikan dengan buku nikah dari KUA atau Kantor Catatan Sipil. 

  3. Hakim dalam pengadilan akan berpegang pada beberapa hal berikut. 

  • Salah satu berbuat zina, pemabuk, penjudi dan lain sebagainya. 

  • Salah satu meninggalkan selama 2 tahun berturut – turut. 

  • Melakukan penganiayaan atau KDRT.

  • Mendapatkan hukuman penjara minimal selama 5 tahun. 

  • Adanya cacat fisik atau mental.

  • Terus terjadi perselisihan dan perdebatan.

Hak asuh anak 

Dalam praktik hukum untuk perkawinan dan perceraian, perebutan hak asuh anak seringkali terjadi. Konvensi hak anak internasional mengatakan bahwa hak anak tidak bisa dilepaskan dari kedua orang tua. Prinsipnya hak asasi anak tetap dipegang oleh pasutri bahkan saat majelis memutuskan untuk bercerai sekalipun. Dalam prakteknya, pengadilan kebanyakan akan memberikan hak asuh anak kepada ibunya saat masih di bawah umur. 

Hal ini berdasarkan pasal 105 kompilasi hukum islam menjelaskan bahwa anak berumur di bawah 12 tahun adalah hak ibu. Jadi setelah anak berumur 12 tahun, maka anak mendapatkan kebebasan memilih. Sedangkan masalah nafkah, ayah tetap harus bertanggung jawab akan semua biaya pendidikan dan pemeliharaan yang dibutuhkan anak, sesuai dengan pasal 41b uu no.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Namun hak asuh anak bisa dipegang oleh ayah, jika memang ibu memiliki kelakukan tidak baik.

Pembagian gono gini

Untuk pasangan yang tidak membuat perjanjian pra nikah sebelum perkawinan, maka pemisahan harta bukan perkara yang mudah, terlebih mana harga mereka yang merupakan harta bawaan, mana yang harta bersama. Dalam pasal 37 uu no.1 tahun 1974 tentang perkawinan, tanpa adanya perjanjian pra nikah harta tersebut tetap menjadi harta mantan suami dan mantan istri.

Artinya, pasangan pasutri yang sudah bercerai, setuju dan sepakat melakukan perbuatan hukum akan harta mereka, baik menjual, menyewakan atau mengalihkan harta tersebut kepada orang ketiga. Memang dalam praktik hukum untuk perkawinan dan perceraian, terlebih pembagian harta gono gini bukan perkara yang mudah. Oleh karena itu, segera putuskan dalam pembagian harta bersama yang dimiliki.