Jasa Pengacara Hukum Acara PTUN

Kantor advokat, pengacara, hukum biasanya menangani  kasus Tata Usaha Negara (Hukum Acara PTUN). Adapun yang dimaksud dengan kasus atau perkara TUN ini ialah kasus atau perkara hukum yang termasuk pada lingkungan peradilan dan posisinya di bawah MA (Mahkamah Agung) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk rakyat yang ingin mencari keadilan atas sengketa PTUN itu sendiri.

Sengketa TUN (Tata usaha Negara) ialah sengketa yang muncul di bidang Tata Usaha Negara dan terjadi antara badan hukum perdata atau perorangan dengan pejabat atau Badan Tata Usaha Negara, yang ada di daerah maupun di pusat. Biasanya sengketa TUN diselesaikan lewat Pengadilan Tata Usaha Negara melalui pengajuan gugatan secara tertulis berisi tuntutan supaya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan tidak sah atau batal, baik tanpa atau dengan disertai oleh tuntutan berupa ganti rugi maupun direhabilitasi.

Definisi Gugatan Tata Usaha Negara

Maksud dari Gugatan Tata Usaha Negara ialah permohonan yang isisnya berupa tuntutan terhadap pejabat atau badan tata usaha negara yang diajukan ke pengadilan agar mendapatkan putusan seadil-adilnya. Adapun beberapa contoh kasus hukum tertentu yang penanganannya melewati sistem Peradilan Tata Usaha Negara ialah pemberhentian Pejabat daerah, pemberhentian PNS, pemberhentian TNI/Polri/PNS, gugatan pembatalan atas sertifikat tanah, pemberhentian pamong desa, penolakan pelantikan pejabat, penurunan pangkat jabatan, dan sebagainya.

Peraturan Perundang-Undangan TUN

Peradilan TUN diatur daam peraturan undang-undang dari Nomor 5 Tahun 1986 mengenai PTUN< yang selanjutnya diubah pertama kali menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengenai Perubahan dari Undang-Undang sebelumnya No.5 tahun 1986, mengenai Peradilan Tata usaha Negara.

Asas-Asas Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam praktik hukum untuk perkara Tata Usaha Negara sendiri, ada beberapa prinsip hukum atau asas yang ada dalam hukum PTUN, diantaranya :

  1. Asas Pradgua Keabsahan

Asas Praduga keabsahan memiliki makna dimana setiap tindakan dari penguasa harus selalu dianggap hingga ada pembatalannya. Hal tersebut sudah ditentukan dalam peraturan pasal 67 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Selain itu, Asas Praduga Keabsahan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut, bisa diartikan jika gugatan tidak menghalangi atau menunda dilaksanakannya keputusan pejabat atau badan Tata Usaha dan tindakan pejabat atau badan tata usaha negara. Menurut asas ini, keputusan TUN yang digugat dalam peradilan TUN bisa tetap dilaksanakan sekaligus mempunyai kekuatan yang mengikat ditegakkan menurut hukum.

  1. Asas Gugatan Tanpa Menunda Pelaksanaan KTUN

Asas yang satu ini adalah perlindungan hukum atas kepentingan penggugat yang mengajukan permohonan pelaksanaan dari Keputusan Tata Usaha Negara. Asas ini telah diatur pada pasal 62 ayat (2) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986, dengan bunyi Penggugat bisa mengajukan permohonan ke peradilan supaya pelaksanaan KTUN ditunda selama melakuakn pemeriksaan sengketa TUN sedang berjalan.

Itulah prinsip hukum dan peraturan hukum mengenai perkara tata usaha negara. Untuk menyelesaikan perkara KTUN, Anda bisa menyewa jasa pengacara dan konsultan hukum Kami!