Perceraian adalah tahap terakhir dalam menghadapi masalah rumah tangga ketika perundingan dan mediasi gagal mencari solusi. Ini adalah tindakan hukum dan sosial yang resmi untuk mengakhiri ikatan pernikahan secara sah.
Di negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam seperti Indonesia, perceraian melibatkan hukum agama Islam selain hukum positif. Islam menekankan pentingnya menjaga keutuhan pernikahan, meskipun perceraian diizinkan jika semua upaya rekonsiliasi telah gagal.
Hukum Islam mengatur prosedur perceraian termasuk pemberitahuan tertulis, masa tunggu (iddah), dan kewajiban nafkah serta hak-hak istri yang akan diceraikan.
Kewajiban Mantan Suami Menurut UU Perkawinan:
Ketika hakim pengadilan agama menjatuhkan putusan cerai, kewajiban mantan suami tidak terputus. Hukum positif Indonesia mengatur hal ini, dan kewajiban mantan suami terhadap mantan istri setelah bercerai termasuk kewajiban terhadap anak, jika mereka memiliki keturunan. UU Perkawinan, khususnya Pasal 41, menjelaskan bahwa:
- Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak, dengan fokus pada kepentingan anak. Jika terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan akan memberikan keputusan.
- Bapak bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, dengan pengadilan berhak menentukan apakah ibu juga harus memikul biaya tersebut jika bapak tidak mampu memenuhinya.
- Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami memberikan biaya penghidupan atau menentukan kewajiban lain.
Kewajiban Mantan Suami Terhadap Mantan Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam:
Kewajiban mantan suami terhadap mantan istri juga telah diatur dalam UU No 1 tahun 1974 diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 jo PERMA No 3 Tahun 2017 jo SEMA No 3 tahun 2018 jo SEMA No 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam. Beberapa kewajiban ini termasuk:
- Nafkah Iddah (nafkah masa tunggu): Mantan suami wajib memberikan nafkah kepada mantan istri selama masa iddah (masa tunggu), kecuali jika mantan istri melakukan nusyuz (pembangkangan).
- Nafkah Madhiyah (nafkah masa lampau): Ini adalah nafkah terdahulu yang tidak dilaksanakan selama perkawinan.
- Mut’ah (penghibur): Mantan suami memberikan pemberian kepada mantan istri yang dijatuhi talak, baik berupa uang atau barang.
- Hadhanah (pemeliharaan anak): Hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (di bawah 12 tahun) atau yang telah berumur 12 tahun dan memilih untuk dipelihara oleh ibunya.
Perceraian, sebagai tahap terakhir dalam penyelesaian konflik rumah tangga, sering kali dianggap sebagai solusi terbaik untuk kebaikan kedua belah pihak. Namun, perlu diingat bahwa perceraian juga membawa dampak finansial dan emosional yang harus ditanggung oleh mantan suami. Kejelasan dan pemahaman akan kewajiban-kewajiban pasca-perceraian, baik menurut hukum positif maupun agama, penting untuk memastikan keadilan dan keseimbangan bagi kedua belah pihak serta anak-anak yang terlibat dalam proses ini.
Jika Anda membutuhkan panduan atau konsultasi lebih lanjut mengenai proses perceraian, jangan ragu untuk menghubungi tim pengacara kami di TRI & Rekan Law Firm. Kami siap membantu Anda navigasi melalui proses ini dengan bijak dan mendukung. Konsultasikan kasus Anda dengan ahli hukum kami untuk langkah selanjutnya yang tepat. Hubungi Kami Sekarang untuk bantuan hukum yang komprehensif.
