Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Pisangan TANGERANG SELATAN

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Pisangan TANGERANG SELATAN

APA ITU SENGKETA TANAH

Sebelum membahas Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Pisangan TANGERANG SELATAN, sebaiknya kita mengetahui pengertian atau apa itu sengketa tanah. Sengketa tanah merupakan proses interaksi antara dua orang atau lebih, atau grup yang masing-masing memperjuangkan obyek yang sama, yaitu tanah dan hal-hal lain yang terkait dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang dan udara yang terdapat dibatas tanah yang bermasalah.

PERATURAN MENTRI MENGENAI SENGKETA TANAH

Terkait sengketa tanah, ada peraturan terkait kasus mengenai pertanahan, yakni Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan atau Permen Agraria 11/2016.

Dalam peraturan tersebut, yang termasuk dengan perkara pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pertanahan.

Jadi, kasus pertanahan digolongkan menjadi tiga, yakni:

1. Sengketa Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.

2. Konflik Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.

3. Perkara Tanah adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Jika persoalan yang Anda hadapi tidak disampaikan ke lembaga peradilan, maka kasus Anda termasuk sengketa tanah. Penyelesaian sengketa pertanahan dilakukan berdasarkan:

• Inisiatif dari kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau
• Adanya Laporan masyarakat

Lalu, jika sekarang Anda tengah terpaut perkara sengketa tanah, berikut tahapan penanganan yang bisa dilakukan, dikutip dari laman bpn.go.id;

HAL-HAL PENTING MENGENAI SENGKETA TANAH

A. Pelayanan pengaduan dan informasi kasus

  1. Aduan diajukan lewat bagian pengaduan.
  2. Pencatatan terhadap laporan yang diterima.
  3. Penyampaian informasi, digolongkan menjadi :
    Informasi rahasia: Perlu ijin Kepala BPN RI atau Pejabat yang ditunjuk.
    Informasi Terbatas: Diberikan pada pihak yang memenuhi syarat.
    Informasi Terbuka untuk umum: Diberikan pada pihak yang membutuhkan.

B.Pengkajian Kasus

  1. Untuk mengetahui faktor pemicu.
  2. Menganalisis data yang ada.
  3. Menyusun suatu usulan penyelesaian kasus.

C.Penanganan Kasus

Penindakan terhadap kasus pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional RI dilakukan dengan langkah-langkah:

  • Pengolahan data pengaduan, pemeriksaan lapangan/koordinasi/investigasi.
  • Penyelenggaraan gelar kasus/penyiapan berita acara.
  • Analisa/Penyusunan Risalah Pengolahan Data/surat keputusan.
  • Pengawasan dan peni;aian terhadap hasil penanganan kasus.

Untuk suatu perkara pertanahan tertentu yang dianggap strategis, dilaksanakan pembuatan tim penanganan kasus potensi konflik strategis.

D.Penyelesaian Kasus

Penyelesaian suatu kasus pertanahan digolongkan menjadi 2 yaitu :

  • Penyelesaian menggunakan jalur hukum lewat pengadilan.
  • Penyelesaian melalui proses mediasi.

Sedangkan untuk layanan pengelolaan pengaduan pertanahan, Anda bisa mendatangi langsung kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat.

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Pisangan TANGERANG SELATAN

Fee memakai jasa konsultan hukum sengketa tanah biasanya ditetapkan berdasarkan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk gaji para karyawan yang bekerja di kantor konsultan hukum, biaya operasional, transportasi, waktu yang dipakai oleh pengacara, dan sebagainya.

Tarif jasa advokat  terbagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu:

  • Lawyer fee, yang biasanya dibayarkan di muka sebagai biaya profesional pengacara.
  • Operational fee, yang dibayarkan klien selama kasus mereka ditangani oleh pengacara.
  • Success fee, dengan persentase yang ditetapkan dari hasil kesepakatan antara pengacara dengan klien. Success fee diberikan oleh klien ketika advokat bisa memenangkan kasusnya. Akan tetapi, jika kalah dalam persidangan, maka pengacara tak akan mendapatkan success fee.

Seperti diuraikan di atas, salah satu factor yang menjadi standar fee konsultan hukum adalah lokasi atau kota. Di kota-kota kecil seperti bogor misalnya, tarif lawyer ligitasi untuk perkara kecil standar di kisaran Rp4 juta sampai Rp6 juta. Sementara, perkara yang sama di kota-kota besar sekelas Jakarta, fee lawyer dapat mencapai angka Rp15 juta.

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Pisangan TANGERANG SELATAN

 JASA PENGACARA SENGKETA TANAH

Untuk mengatasi sengketa tanah, maka Anda wajib memakai jasa lawyer sengketa tanah yang ahli dan berpengalaman soal sengketa tanah.

Penanganan perkara sengketa tanah tidak hanya lewat jalur Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri, akan tetapi kadang juga ditambah dengan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terpaut dengan Sertifikat yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional/ATR BPN.

Untuk itu lawyer kasus pertanahan harus ahli tidak hanya dibidang perdata saja, akan tetapi juga harus ahli dibidang Hukum Administrasi Negara atau bahkan Tata Negara, sebab persoalan tanah tidak hanya persoalan Privat, akan tetapi juga persoalan Publik yang melibatkan Negara dalam pengesahan sertifikat oleh Negara dalam hal ini Badan Pertenahan Nasional/ATR BPN.

Tri & Rekan Law Firm

Sebagai Pengacara advokat dan konsultan hukum berdedikasi untuk memberikan kontribusi kami di bidang hukum, beberapa bidang yang kami jalani seperti : hukum pidana,hukum perdata,hukum pertanahan,hukum perburuhan, hukum keluarga : gugatan cerai / perceraian, permasalahan harta gono-gini, wali asuh anak, bidang hukum pidana, perdata, dan sebagainya.

Untuk bantuan hukum atau jasa pengacara perceraian silahkan klik link dibawah ini

 

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Pengasinan DEPOK

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Pengasinan DEPOK

APA ITU SENGKETA TANAH

Sebelum membahas Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Pengasinan DEPOK, sebaiknya kita mengetahui pengertian atau apa itu sengketa tanah. Sengketa pertanahan merupakan proses interaksi antara dua orang atau lebih, atau kelompok yang masing-masing mengusahakan hak, yaitu tanah dan hal-hal lain yang terkait dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang dan udara yang berada dibatas tanah yang bersangkutan.

PERATURAN MENTRI MENGENAI SENGKETA TANAH

Terpaut sengketa tanah, ada peraturan terkait perkara tentang pertanahan, yakni Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan atau Permen Agraria 11/2016.

Dalam peraturan tersebut, yang disebut dengan kasus pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk memperoleh penyelesaian berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pertanahan.

Jadi, perkara pertanahan digolongkan menjadi tiga, yaitu:

1. Sengketa Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.

2. Konflik Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.

3. Perkara Tanah adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Jika persoalan yang Anda hadapi belum disampaikan ke lembaga peradilan, maka kasus Anda termasuk sengketa tanah. Penyelesaian sengketa pertanahan dilakukan berdasarkan:

• Inisiatif dari kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau
• laporan masyarakat

Kemudian, jika sekarang Anda tengah terpaut kasus sengketa tanah, inilah langkah-langkah penanganan yang bisa dikerjakan, dikutip dari laman bpn.go.id;

HAL-HAL PENTING MENGENAI SENGKETA TANAH

A. Pelayanan pengaduan dan informasi perkara

  1. Pengaduan diajukan melalui loket pengaduan.
  2. Pendaftaran terhadap laporan yang diterima.
  3. Penyampaian informasi, dikelompokkan menjadi :
    Informasi rahasia: Perlu ijin Kepala BPN RI atau Pejabat yang ditunjuk.
    Informasi Terbatas: Diberikan pada pihak yang memenuhi syarat.
    Informasi Terbuka untuk umum: Diberikan pada pihak yang membutuhkan.

B.Pengkajian Kasus

  1. Untuk mengetahui faktor penyebab.
  2. mengkaji data yang ada.
  3. Merumuskan suatu rekomendasi penyelesaian kasus.

C.Penanganan Kasus

Penindakan terhadap perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional RI dilakukan dengan tahapan:

  • Pengolahan data laporan, penelitian lapangan/koordinasi/investigasi.
  • Penyelenggaraan gelar perkara/penyiapan berita acara.
  • Analisa/Penyusunan Risalah Pengolahan Data/surat keputusan.
  • Monitoring dan peni;aian terhadap hasil penanganan kasus.

Untuk suatu kasus pertanahan tertentu yang dianggap strategis, dilakukan pembuatan tim penanganan perkara potensi konflik strategis.

D.Penyelesaian Kasus

Penyelesaian suatu kasus pertanahan dibagi menjadi 2 yakni :

  • Penyelesaian melalui jalur hukum atau pengadilan.
  • Penyelesaian melalui proses mediasi.

Sedangkan untuk layanan pengelolaan pengaduan pertanahan, Anda bisa mendatangi langsung kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat.

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Pengasinan DEPOK

Tarif menyewa jasa advokat sengketa tanah umumnya ditentukan berdasarkan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk gaji para karyawan yang bekerja di law firm konsultan hukum, biaya operasional, transportasi, waktu yang dipakai oleh pengacara, dan sebagainya.

Tarif jasa lawyer  terbagi menjadi 3 golongan, sebagai berikut:

  • Lawyer fee, yang umumnya dibayarkan di muka sebagai biaya profesional pengacara.
  • Operational fee, yang dibayarkan klien selama kasus mereka ditangani oleh advokat.
  • Success fee, dengan persentase yang dihitung dari hasil kesepakatan antara pengacara dengan klien. Success fee diberikan oleh klien jika pengacara bisa memenangkan perkaranya. Akan tetapi, jika tidak berhasil dalam persidangan, maka pengacara tidak mendapatkan success fee.

Seperti diuraikan di atas, salah satu factor yang memengaruhi biaya lawyer adalah lokasi atau kota. Untuk kota-kota kecil seperti bogor misalnya, biaya pengacara ligitasi untuk kasus kecil biasanya di kisaran Rp4 juta sampai Rp6 juta. Sementara, perkara yang sama di kota-kota besar sekelas Jakarta, biaya advokat dapat mencapai angka Rp15 juta.

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Pengasinan DEPOK

 JASA PENGACARA SENGKETA TANAH

Untuk mengatasi sengketa tanah, maka Anda harus menyewa jasa advokat sengketa tanah yang ahli dan berpengalaman soal sengketa tanah.

Penyelesaian kasus sengketa tanah tidak hanya lewat jalur Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri, namun kadang juga perlu adanya Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika berkaitan dengan Sertifikat yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional/ATR BPN.

Oleh karena itu lawyer kasus pertanahan harus ahli tidak hanya dibidang perdata saja, akan tetapi juga harus ahli dibidang Hukum Administrasi Negara atau bahkan Tata Negara, karena persoalan tanah bukan hanya persoalan Privat, melainkan juga persoalan Publik yang melibatkan Negara dalam pengesahan sertifikat oleh Negara dalam hal ini Badan Pertenahan Nasional/ATR BPN.

Tri & Rekan Law Firm

Sebagai Pengacara advokat dan konsultan hukum berdedikasi untuk memberikan kontribusi kami di bidang hukum, beberapa bidang yang kami jalani seperti : hukum pidana,hukum perdata,hukum pertanahan,hukum perburuhan, hukum keluarga : gugatan cerai / perceraian, permasalahan harta gono-gini, wali asuh anak, bidang hukum pidana, perdata, dan sebagainya.

Untuk bantuan hukum atau jasa pengacara perceraian silahkan klik link dibawah ini

 

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Loji BOGOR

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Loji BOGOR

APA ITU SENGKETA TANAH

Sebelum membahas Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Loji BOGOR, sebaiknya kita mengetahui pengertian atau apa itu sengketa tanah. Sengketa tanah merupakan proses interaksi antara dua orang atau lebih, atau grup yang masing-masing memperjuangkan obyek yang sama, yaitu tanah dan hal-hal lain yang terkait dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang dan udara yang terdapat dibatas tanah yang bersangkutan.

PERATURAN MENTRI MENGENAI SENGKETA TANAH

Mengenai sengketa tanah, ada peraturan terkait kasus tentang pertanahan, yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan atau Permen Agraria 11/2016.

Dalam Permen Agraria 11/2016, yang termasuk dengan perkara pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk memperoleh penanganan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pertanahan.

Dengan demikian, kasus pertanahan digolongkan menjadi tiga, sebagai berikut:

1. Sengketa Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.

2. Konflik Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.

3. Perkara Tanah adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Jika kasus yang Anda hadapi tidak sampai ke lembaga peradilan, maka kasus Anda adalah sengketa tanah. Penyelesaian sengketa pertanahan dilakukan berdasarkan:

• Inisiatif dari kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau
• Pengaduan masyarakat

Kemudian, jika saat ini Anda tengah tersangkut kasus sengketa tanah, berikut langkah-langkah penyelesaian yang bisa dilakukan, dikutip dari laman bpn.go.id;

HAL-HAL PENTING MENGENAI SENGKETA TANAH

A. Pelayanan pengaduan dan informasi kasus

  1. Pengaduan didaftarkan melalui loket pengaduan.
  2. Pendaftaran untuk pengaduan yang diterima.
  3. Penyampaian informasi, digolongkan menjadi :
    Informasi rahasia: Perlu ijin Kepala BPN RI atau Pejabat yang ditunjuk.
    Informasi Terbatas: Diberikan pada pihak yang memenuhi syarat.
    Informasi Terbuka untuk umum: Diberikan pada pihak yang membutuhkan.

B.Pengkajian Kasus

  1. Untuk mengetahui faktor pemicu.
  2. Menganalisis data yang ada.
  3. Menyusun suatu usulan penyelesaian perkara.

C.Penanganan Kasus

Penanganan suatu perkara pertanahan yang dilaporkan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional RI dilakukan dengan langkah-langkah:

  • Pengolahan data laporan, pemeriksaan lapangan/koordinasi/investigasi.
  • Penyelenggaraan gelar perkara/pembuatan berita acara.
  • Analisis/Penyusunan Risalah Pengolahan Data/surat keputusan.
  • Pengawasan dan evaluasi terhadap hasil penanganan perkara.

Untuk suatu kasus pertanahan tertentu yang dianggap strategis, dilakukan pembentukan tim penanganan kasus potensi konflik strategis.

D.Penyelesaian Kasus

Penyelesaian suatu kasus pertanahan dibagi menjadi dua yaitu :

  • Penyelesaian melalui jalur hukum atau pengadilan.
  • Penyelesaian melalui proses mediasi.

Sedangkan untuk pelayanan pengelolaan pengaduan pertanahan, Anda bisa mendatangi langsung kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat.

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Loji BOGOR

Biaya memakai jasa lawyer sengketa tanah umumnya ditentukan berdasarkan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk gaji para karyawan yang bekerja di law firm pengacara, biaya operasional, transportasi, waktu yang digunakan oleh lawyer, dan sebagainya.

Tarif jasa advokat  terbagi menjadi 3 jenis, sebagai berikut:

  • Lawyer fee, yang biasanya dibayarkan di muka sebagai biaya profesional pengacara.
  • Operational fee, yang dibayarkan klien selama kasus mereka ditangani oleh lawyer.
  • Success fee, dengan persentase yang dihitung dari hasil kesepakatan antara pengacara dengan klien. Success fee dibayarkan oleh klien apabila pengacara bisa memenangkan kasusnya. Namun, jika kalah dalam persidangan, maka pengacara tidak mendapatkan success fee.

Seperti diuraikan di atas, salah satu factor yang menjadi standar fee lawyer adalah lokasi atau kota. Untuk kota-kota kecil seperti bogor misalnya, biaya pengacara ligitasi untuk kasus kecil standar di kisaran Rp4 juta sampai Rp6 juta. Sementara, kasus yang sama di kota-kota besar sekelas Jakarta, biaya lawyer dapat mencapai angka Rp15 juta.

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Loji BOGOR

 JASA PENGACARA SENGKETA TANAH

Untuk mengatasi sengketa pertanahan, maka Anda wajib menggunakan jasa lawyer sengketa tanah yang ahli dan berpengalaman di bidangnya.

Penanganan kasus sengketa tanah tidak hanya melalui jalur Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri, akan tetapi kadang juga perlu adanya Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terkait dengan Sertifikat yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional/ATR BPN.

Oleh sebab itu konsultan hukum kasus pertanahan harus ahli tidak hanya dibidang perdata saja, akan tetapi juga harus ahli dibidang Hukum Administrasi Negara atau bahkan Tata Negara, karena persoalan tanah tidak hanya persoalan Privat, melainkan juga persoalan Publik yang melibatkan Negara dalam pengesahan sertifikat oleh Negara dalam hal ini Badan Pertenahan Nasional/ATR BPN.

Tri & Rekan Law Firm

Sebagai Pengacara advokat dan konsultan hukum berdedikasi untuk memberikan kontribusi kami di bidang hukum, beberapa bidang yang kami jalani seperti : hukum pidana,hukum perdata,hukum pertanahan,hukum perburuhan, hukum keluarga : gugatan cerai / perceraian, permasalahan harta gono-gini, wali asuh anak, bidang hukum pidana, perdata, dan sebagainya.

Untuk bantuan hukum atau jasa pengacara perceraian silahkan klik link dibawah ini

 

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Bambu Apus JAKARTA TIMUR

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Bambu Apus JAKARTA TIMUR

APA ITU SENGKETA TANAH

Sebelum membahas Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Bambu Apus JAKARTA TIMUR, sebaiknya kita mengetahui pengertian atau apa itu sengketa tanah. Sengketa tanah adalah proses interaksi antara dua orang atau lebih, atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya, yaitu tanah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang dan udara yang terdapat dibatas tanah yang bersengketa.

PERATURAN MENTRI MENGENAI SENGKETA TANAH

Terpaut sengketa tanah, ada peraturan terkait kasus mengenai pertanahan, yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan atau Permen Agraria 11/2016.

Dalam Permen Agraria 11/2016, yang disebut dengan perkara pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penindakan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pertanahan.

Maka, persoalan tanah digolongkan menjadi tiga, yakni:

1. Sengketa Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.

2. Konflik Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.

3. Perkara Tanah adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Jika persoalan yang Anda hadapi belum disampaikan ke lembaga peradilan, maka kasus Anda adalah sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah dilakukan berdasarkan:

• Inisiatif dari kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau
• Adanya Keluhan masyarakat

Kemudian, jika sekarang Anda tengah tersandung perkara sengketa tanah, berikut langkah-langkah penyelesaian yang dapat dilakukan, dikutip dari laman bpn.go.id;

HAL-HAL PENTING MENGENAI SENGKETA TANAH

A. Pelayanan pengaduan dan informasi kasus

  1. Pengaduan diajukan melalui bagian pengaduan.
  2. Pendaftaran untuk pengaduan yang diterima.
  3. Penyampaian informasi, dikelompokkan menjadi :
    Informasi rahasia: Perlu ijin Kepala BPN RI atau Pejabat yang ditunjuk.
    Informasi Terbatas: Diberikan pada pihak yang memenuhi syarat.
    Informasi Terbuka untuk umum: Diberikan pada pihak yang membutuhkan.

B.Pengkajian Kasus

  1. Untuk mengetahui faktor pencetus.
  2. Menganalisis data yang ada.
  3. Menyusun suatu rekomendasi penyelesaian kasus.

C.Penanganan Kasus

Penyelesaian suatu perkara pertanahan yang dilaporkan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional RI dilakukan dengan tahapan:

  • Pengolahan data laporan, pemeriksaan lapangan/koordinasi/investigasi.
  • Penyelenggaraan gelar kasus/pembuatan berita acara.
  • Analisis/Penyusunan Risalah Pengolahan Data/surat keputusan.
  • Monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanganan perkara.

Untuk suatu perkara pertanahan tertentu yang dianggap strategis, dilaksanakan penyusunan tim penanganan perkara potensi konflik strategis.

D.Penyelesaian Kasus

Penyelesaian suatu perkara pertanahan digolongkan menjadi dua yakni :

  • Penyelesaian melalui jalur hukum lewat pengadilan.
  • Penyelesaian menggunakan proses mediasi.

Sedangkan untuk pelayanan pengelolaan pengaduan pertanahan, Anda bisa mendatangi langsung kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat.

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Bambu Apus JAKARTA TIMUR

Tarif memakai jasa pengacara sengketa tanah biasanya ditetapkan berdasarkan biaya-biaya yang diperlukan untuk gaji para pegawai yang bekerja di law firm advokat, biaya operasional, transportasi, waktu yang dihabiskan oleh advokat, dan sebagainya.

Fee jasa lawyer  terbagi menjadi 3 jenis, sebagai berikut:

  • Lawyer fee, yang umumnya dibayarkan di muka sebagai biaya profesional pengacara.
  • Operational fee, yang dikeluarkan klien selama kasus mereka ditangani oleh pengacara.
  • Success fee, dengan persentase yang ditentukan dari hasil kesepakatan antara pengacara dengan klien. Success fee diberikan oleh klien ketika advokat dapat memenangkan perkaranya. Namun, jika tidak berhasil dalam persidangan, maka pengacara tak akan mendapatkan success fee.

Seperti diuraikan di atas, salah satu hal yang memengaruhi biaya advokat adalah lokasi atau kota. Untuk kota-kota kecil seperti bogor misalnya, fee konsultan hukum ligitasi untuk kasus kecil berada di kisaran Rp4 juta sampai Rp6 juta. Sementara, perkara yang sama di kota-kota besar sekelas Jakarta, tarif lawyer dapat mencapai angka Rp15 juta.

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Bambu Apus JAKARTA TIMUR 

 JASA PENGACARA SENGKETA TANAH

Untuk mengatasi sengketa tanah, maka Anda wajib menyewa jasa lawyer sengketa tanah yang ahli dan berpengalaman di bidangnya.

Penyelesaian kasus sengketa tanah tidak hanya lewat jalur Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri, akan tetapi kadang juga ditambah dengan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila berkaitan dengan Sertifikat yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional/ATR BPN.

Oleh karena itu lawyer kasus pertanahan harus ahli tidak hanya dibidang perdata saja, akan tetapi juga harus ahli dibidang Hukum Administrasi Negara atau bahkan Tata Negara, karena sengketa tanah tidak hanya persoalan Privat, akan tetapi juga persoalan Publik yang melibatkan Negara dalam pengesahan sertifikat oleh Negara dalam hal ini Badan Pertenahan Nasional/ATR BPN.

Tri & Rekan Law Firm

Sebagai Pengacara advokat dan konsultan hukum berdedikasi untuk memberikan kontribusi kami di bidang hukum, beberapa bidang yang kami jalani seperti : hukum pidana,hukum perdata,hukum pertanahan,hukum perburuhan, hukum keluarga : gugatan cerai / perceraian, permasalahan harta gono-gini, wali asuh anak, bidang hukum pidana, perdata, dan sebagainya.

Untuk bantuan hukum atau jasa pengacara perceraian silahkan klik link dibawah ini

 

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Empang BOGOR

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Empang BOGOR

APA ITU SENGKETA TANAH

Sebelum membahas Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Empang BOGOR, sebaiknya kita mengetahui pengertian atau apa itu sengketa tanah. Sengketa pertanahan merupakan proses interaksi antara dua orang atau lebih, atau grup yang masing-masing mendapatkan hak kepentingannya, yaitu tanah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang dan udara yang ada dibatas tanah yang bersengketa.

PERATURAN MENTRI MENGENAI SENGKETA TANAH

Terkait sengketa tanah, terdapat peraturan terkait perkara mengenai pertanahan, yakni Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan atau Permen Agraria 11/2016.

Dalam Permen Agraria 11/2016, yang disebut dengan perkara pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penindakan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pertanahan.

Jadi, perkara tanah digolongkan menjadi 3, sebagai berikut:

1. Sengketa Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.

2. Konflik Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.

3. Perkara Tanah adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Jika persoalan yang Anda hadapi belum disampaikan ke lembaga peradilan, maka kasus Anda termasuk sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah dilakukan berdasarkan:

• Inisiatif dari kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau
• Adanya Keluhan masyarakat

Lalu, jika saat ini Anda tengah terpaut perkara sengketa tanah, inilah tahapan penanganan yang dapat dilakukan, dikutip dari laman bpn.go.id;

HAL-HAL PENTING MENGENAI SENGKETA TANAH

A. Pelayanan pengaduan dan informasi kasus

  1. Laporan disampaikan melalui bagian pengaduan.
  2. Pendaftaran terhadap pengaduan yang diterima.
  3. Penyampaian informasi, dikelompokkan menjadi :
    Informasi rahasia: Perlu ijin Kepala BPN RI atau Pejabat yang ditunjuk.
    Informasi Terbatas: Diberikan pada pihak yang memenuhi syarat.
    Informasi Terbuka untuk umum: Diberikan pada pihak yang membutuhkan.

B.Pengkajian Kasus

  1. Untuk mengetahui faktor penyebab.
  2. Memeriksa data yang ada.
  3. Menyusun suatu saran penyelesaian perkara.

C.Penanganan Kasus

Penindakan suatu perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional RI dilakukan dengan langkah-langkah:

  • Pengolahan data pengaduan, penelitian lapangan/koordinasi/investigasi.
  • Penyelenggaraan gelar kasus/menyusun berita acara.
  • Analisa/Penyusunan Risalah Pengolahan Data/surat keputusan.
  • Monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanganan kasus.

Untuk suatu perkara pertanahan tertentu yang dianggap strategis, dilakukan penyusunan tim penanganan perkara potensi konflik strategis.

D.Penyelesaian Kasus

Penyelesaian suatu kasus pertanahan digolongkan menjadi 2 yaitu :

  • Penyelesaian dengan jalur hukum lewat pengadilan.
  • Penyelesaian melalui proses mediasi.

Sedangkan untuk layanan pengelolaan pengaduan pertanahan, Anda bisa mendatangi langsung kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat.

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Empang BOGOR

Biaya memakai jasa advokat sengketa tanah biasanya ditetapkan berdasarkan biaya-biaya yang diperlukan untuk gaji para pegawai yang bekerja di law firm pengacara, biaya operasional, transportasi, waktu yang dipakai oleh pengacara, dan sebagainya.

Tarif jasa pengacara  terbagi menjadi 3 golongan, yakni:

  • Lawyer fee, yang biasanya dibayarkan di muka sebagai biaya profesional pengacara.
  • Operational fee, yang dikeluarkan klien selama kasus mereka ditangani oleh pengacara.
  • Success fee, dengan persentase yang ditetapkan dari hasil kesepakatan antara pengacara dengan klien. Success fee diberikan oleh klien apabila advokat bisa memenangkan perkaranya. Namun, jika tidak berhasil dalam persidangan, maka pengacara tak akan memperoleh success fee.

Seperti dijelaskan di atas, salah satu factor yang menjadi standar biaya lawyer adalah lokasi atau kota. Di kota-kota kecil seperti bogor misalnya, tarif advokat ligitasi untuk perkara kecil biasanya di kisaran Rp4 juta sampai Rp6 juta. Sementara, perkara yang sama di kota-kota besar sekelas Jakarta, tarif konsultan hukum bisa mencapai angka Rp15 juta.

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Empang BOGOR

 JASA PENGACARA SENGKETA TANAH

Untuk mengatasi sengketa tanah, sebaiknya Anda harus menggunakan jasa pengacara sengketa tanah yang ahli dan berpengalaman soal sengketa tanah.

Penyelesaian perkara sengketa tanah tidak hanya melalui jalur Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri, namun kadang juga ditambah dengan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika terpaut dengan Sertifikat yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional/ATR BPN.

Oleh karena itu advokat kasus pertanahan harus ahli tidak hanya dibidang perdata saja, akan tetapi juga harus ahli dibidang Hukum Administrasi Negara atau bahkan Tata Negara, karena persoalan tanah bukan hanya persoalan Privat, akan tetapi juga persoalan Publik yang melibatkan Negara dalam pengesahan sertifikat oleh Negara dalam hal ini Badan Pertenahan Nasional/ATR BPN.

Tri & Rekan Law Firm

Sebagai Pengacara advokat dan konsultan hukum berdedikasi untuk memberikan kontribusi kami di bidang hukum, beberapa bidang yang kami jalani seperti : hukum pidana,hukum perdata,hukum pertanahan,hukum perburuhan, hukum keluarga : gugatan cerai / perceraian, permasalahan harta gono-gini, wali asuh anak, bidang hukum pidana, perdata, dan sebagainya.

Untuk bantuan hukum atau jasa pengacara perceraian silahkan klik link dibawah ini