APA ITU SENGKETA TANAH

Sebelum membahas Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Kampung Melayu JAKARTA TIMUR, sebaiknya kita mengetahui pengertian atau apa itu sengketa tanah. Sengketa pertanahan adalah proses interaksi antara dua orang atau lebih, atau kelompok yang masing-masing mendapatkan hak kepentingannya, yaitu tanah dan benda-benda lain yang terpaut dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang dan udara yang ada dibatas tanah yang bermasalah.

PERATURAN MENTRI MENGENAI SENGKETA TANAH

Terkait sengketa pertanahan, terdapat peraturan terpaut kasus mengenai pertanahan, adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan atau Permen Agraria 11/2016.

Dalam peraturan tersebut, yang dikatakan dengan kasus pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk memperoleh penyelesaian didasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pertanahan.

Maka, perkara pertanahan digolongkan menjadi 3, antara lain:

1. Sengketa Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.

2. Konflik Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.

3. Perkara Tanah adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Jika persoalan yang Anda hadapi belum sampai ke lembaga peradilan, maka perkara Anda adalah sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah dilakukan berdasarkan:

• Inisiatif dari kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau
• laporan masyarakat

Lalu, jika saat ini Anda tengah terpaut perkara sengketa tanah, berikut tahapan penyelesaian yang dapat dilakukan, dikutip dari laman bpn.go.id;

HAL-HAL PENTING MENGENAI SENGKETA TANAH

A. Pelayanan pengaduan dan informasi perkara

1. Aduan didaftarkan lewat bagian pengaduan.
2. Pencatatan terhadap pengaduan yang diterima.
3. Penyampaian informasi, dikelompokkan menjadi :
   Informasi rahasia: Perlu ijin Kepala BPN RI atau Pejabat yang ditunjuk.
   Informasi Terbatas: Diberikan pada pihak yang memenuhi syarat.
   Informasi Terbuka untuk umum: Diberikan pada pihak yang membutuhkan.

B.Pengkajian Kasus

1. Untuk mengetahui faktor pemicu.
2. Memeriksa data yang ada.
3. Merumuskan suatu saran penyelesaian perkara.

C.Penanganan Kasus

Penanganan terhadap perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional RI dilakukan dengan tahapan:

• Pengolahan data pengaduan, pengecekan lapangan/koordinasi/investigasi.
• Penyelenggaraan gelar perkara/menyusun berita acara.
• Analisis/Penyusunan Risalah Pengolahan Data/surat keputusan.
• Pengawasan dan peni;aian terhadap hasil penanganan perkara.

Untuk suatu perkara pertanahan tertentu yang dianggap strategis, dilaksanakan pembentukan tim penanganan perkara potensi konflik strategis.

D.Penyelesaian Kasus

Penyelesaian suatu kasus pertanahan digolongkan menjadi 2 yakni :

• Penyelesaian dengan jalur hukum atau pengadilan.
• Penyelesaian menggunakan proses mediasi.

Sedangkan untuk layanan pengelolaan pengaduan pertanahan, Anda bisa mendatangi langsung kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat.

Biaya Pengacara Sengketa Tanah di Kampung Melayu JAKARTA TIMUR

Tarif menyewa jasa pengacara sengketa tanah biasanya ditetapkan berdasarkan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk gaji para karyawan yang bekerja di kantor lawyer, biaya operasional, transportasi, waktu yang digunakan oleh lawyer, dan sebagainya.

Fee jasa advokat  terbagi menjadi 3 jenis, yakni:

• Lawyer fee, yang biasanya dibayarkan di muka sebagai biaya profesional pengacara.
• Operational fee, yang dibayarkan klien selama perkara mereka ditangani oleh lawyer.
• Success fee, dengan persentase yang ditentukan dari hasil kesepakatan antara pengacara dengan klien. Success fee diberikan oleh klien ketika advokat dapat memenangkan kasusnya. Akan tetapi, jika tidak berhasil dalam persidangan, maka pengacara tak akan memperoleh success fee.

Seperti dijelaskan di atas, salah satu hal yang yang menjadi patokan fee advokat adalah lokasi atau kota. Di kota-kota kecil seperti bogor misalnya, tarif advokat ligitasi untuk kasus kecil berada di kisaran Rp4 juta sampai Rp6 juta. Sementara, kasus yang sama di kota-kota besar sekelas Jakarta, fee konsultan hukum dapat mencapai angka Rp15 juta.

 JASA PENGACARA SENGKETA TANAH

Untuk mengatasi sengketa pertanahan, maka Anda harus menggunakan jasa konsultan hukum sengketa tanah yang ahli dan berpengalaman soal sengketa tanah.

Penanganan kasus sengketa tanah tidak hanya lewat jalur Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri, namun kadang juga perlu adanya Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terpaut dengan Sertifikat yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional/ATR BPN.

Oleh karena itu pengacara kasus pertanahan harus ahli tidak hanya dibidang perdata saja, akan tetapi juga harus ahli dibidang Hukum Administrasi Negara atau bahkan Tata Negara, sebab persoalan tanah tidak hanya persoalan Privat, akan tetapi juga persoalan Publik yang melibatkan Negara dalam pengesahan sertifikat oleh Negara dalam hal ini Badan Pertenahan Nasional/ATR BPN.

Tri & Rekan Law Firm

Sebagai Pengacara advokat dan konsultan hukum berdedikasi untuk memberikan kontribusi kami di bidang hukum, beberapa bidang yang kami jalani seperti : hukum pidana,hukum perdata,hukum pertanahan,hukum perburuhan, hukum keluarga : gugatan cerai / perceraian, permasalahan harta gono-gini, wali asuh anak, bidang hukum pidana, perdata, dan sebagainya.

Untuk bantuan hukum atau jasa pengacara perceraian silahkan klik link dibawah ini